Hal ini bisa terjadi jika kasus ini terus mengemuka dan belum mendapat penyelesaian dari Bank Indonesia (BI) dan bank terkait.
"Kalau ini semakin berkembang ke permukaan dan memberi gejolak isu yang tidak sehar di masyarakat, kami akan segera panggil BUMN-nya," kata anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi di Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Ia menambahkan, hingga saat ini DPR belum mengetahui adanya kasus suap yang melibatkan pejabat bank pemerintah tersebut. Namun DPR juga ikut tergelitik karena hal itu menarik untuk diketahui.
Apalagi kasus ini merupakan kasus perbankan yang selama ini menjadi jantung perekonomian. Bila ada data terkait kasus suap ini, maka DPR tidak akan segan-segan memanggil Diebold sekaligus bank terkait ataupun regulator yang mengurus masalah ini.
Sebab, masalah ini akan terkait masalah integritas bangsa karena mempertaruhkan bank pemerintah.
"Statement saya, segera cari (tersangkanya). Ini menarik karena bagaimanapun ini menyangkut kredibilitas bangsa. Karena mereka itu apalagi pejabat BUMN, mereka yang kelola keuangan negara. Integritasnya harus jelas dan dipertaruhkan dengan adanya kasus ini," jelasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.