Banyak Insentif, Reksa Dana Bisa Tumbuh Pesat

Kompas.com - 24/10/2013, 21:23 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Para manajer investasi layak tersenyum lebar. Pasalnya, industri pengelolaan dana yang mereka geluti bakal memperoleh "insentif" baru.  Yang paling anyar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertekad memperluas jaringan pemasaran produk reksadana. Kini, OJK masih menggodok detail aturan tentang pendaftaran agen penjual efek reksadana (APERD).

Salah satu butir dalam draf aturan itu menyebut, selain manajer investasi dan bank, pihak lain yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT) juga boleh ikut menjual reksadana. Tapi, jangan salah, tak semua PT bisa menjadi agen penjual reksadana.

Mereka yang boleh menikmati peluang baru itu adalah perusahaan efek, perusahaan yang khusus memiliki kegiatan usaha sebagai APERD, serta perusahaan keuangan non-bank. Yang termasuk perusahaan keuangan non-bank adalah pegadaian, perasuransian, pembiayaan, dana pensiun dan perusahaan penjaminan.

Nah, agar pemasaran reksadana makin menjangkau masyarakat luas, draf beleid itu membolehkan APERD untuk menjual reksadana di kantor pusat dan cabang. Selain itu, APERD juga bisa bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas menjadi sub agen penjualan produk reksadana.

Pihak lain tersebut, meliputi kantor pos, minimarket atau supermarket, tempat penjualan properti, dan gerai penyedia jasa telekomunikasi.

Namun, sebelum melakukan kegiatan penjualan reksadana di kantor cabang atau sub agen, APERD harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). APERD juga wajib melaporkan kegiatan penjualan reksadana yang terjadi di gerai penjualan, paling lambat tujuh hari setelah terjadi penjualan.

OJK juga mewajibkan APERD menunjuk pejabat penanggung jawab di cabang atau sub agen tersebut. Identitas sebagai wakil agen penjual efek reksadana juga wajib dimiliki setiap pejabat penanggung jawab.

Pejabat penanggung jawab di setiap cabang atau sub agen harus memastikan proses penjualan dan pembelian reksadana telah sesuai dengan prosedur operasi standar dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pejabat penanggung jawab juga wajib memastikan kelengkapan dokumen terkait proses transaksi reksadana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Fund Manager PT Samuel Aset Manajemen, Budi Budar berpendapat, aturan ini bakal mendorong pertumbuhan jumlah investor reksadana. Namun, penjualan reksadana lewat gera-gerai ritel tersebut kemungkinan masih akan terganjal oleh prinsip know your customer (KYC).  Prinsip KYC wajib diterapkan oleh manajer investasi (MI) untuk mengenali nasabah.

Selama ini, OJK mewajibkan ada tatap muka antara pihak perusahaan MI dengan nasabah dalam penjualan reksadana. "Prinsipnya, investor mengisi formulir. Apabila data dan informasi yang dibutuhkan lengkap, saya rasa tidak ada kendala," tutur Budi.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Kontan
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.