Soal Investasi, Buruh Enggan Jadi Kambing Hitam

Kompas.com - 02/11/2013, 15:27 WIB
Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dari kiri Wakil Presiden Widadi, Wakil Ketua Jufry Ashari, Presiden Said Iqbal, Sekretaris Jenderal Muhamad Rusdi, dan Wakil Sekretaris Jenderal Sahat Butarbutar. Kompas/HamzirwanPengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dari kiri Wakil Presiden Widadi, Wakil Ketua Jufry Ashari, Presiden Said Iqbal, Sekretaris Jenderal Muhamad Rusdi, dan Wakil Sekretaris Jenderal Sahat Butarbutar.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan para buruh membantah bahwa demonstrasi buruh yang kerap digelar untuk meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebagai penyebab malasnya investor menanam modal di Indonesia. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi mengatakan, jika tuntutan kenaikan UMP pun diwujudkan, maka ekonomi akan terus tumbuh sehingga banyak investor tetap tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

"Karena daya beli buruh meningkat, yang tadinya enggak sarapan, beli lontong sayur. Yang tadinya enggak ngojek, jadi ngojek. Sektor-sektor informal malah tumbuh," kata Rusdi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

"Artinya kita enggak hanya memikirkan buruh pekerja. Kita enggak mau dikambinghitamkan menjadi penyebab investasi turun," sambungnya.

Rusdi menambahkan, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi yang masuk pada kuartal ketiga 2013 tercatat mencapai angka tertinggi pada jumlah Rp 100,5 triliun. Ini menunjukkan Indonesia masih diminati sebagai negara pilihan berinvestasi.

Namun, argumen Rusdi itu dibantah oleh Anton Supit. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengatakan, meski investasi pada kuartal ketiga 2013 di BKPM tercatat sebagai yang tertinggi, aliran investasinya perlu diperhatikan.

"Saya bantah Rusdi. Memang di kuartal ketiga investasi tinggi. Tapi di manufaktur, dari 2012 yang punya 15 juta tenaga kerja, sejak Februari 2013 lalu turun menjadi 14 juta tenaga kerja," tekan Anton.

Anggota Komisi IX DPR RI, Indra, menambahkan, berdasarkan riset World Bank, yang menjadi penghambat tumbuhnya investasi adalah adanya pungutan liar, bukan biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, menurutnya, negara bertanggung jawab dalam memusnahkan adanya pungutan liar sehingga tak mengganggu minat investor untuk berusaha di Indonesia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X