Kompas.com - 02/11/2013, 21:35 WIB
Buruh kembali berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013). Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menaikkan upah minimum provinsi menjadi Rp 3,7 juta. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOBuruh kembali berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013). Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menaikkan upah minimum provinsi menjadi Rp 3,7 juta.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com – Aksi saling ancam antara buruh dan pengusaha terus bergulir menyusul ditetapkannya upah minimum di sejumlah provinsi, termasuk Jakarta. Sementara buruh mengancam mogok kerja menuntut upah Rp 3,7 juta, pengusaha bakal hengkang dari Ibu Kota atau bahkan menggunakan tenaga kerja lain.

Pengusaha sekaligus Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Riza Suarga mengatakan, buruh sebaiknya berbenah diri dan memperbaiki kualitas. Hal itu dikarenakan persaingan tenaga kerja bakal semakin sesak dengan orang-orang asing menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

"Kalau demo sampai anarkis, memang akhirnya pengusaha berpikir apakah relokasi atau impor tenaga kerja. Kalau level buruh saja impor, akhirnya buruh-buruh yang demo ini kan enggak kerja. Berbenah dirilah, sambil dialog, itu yang paling penting," kata Riza, Sabtu (2/11/2013) di Jakarta.

Riza memperkirakan persaingan tenaga kerja akan semakin sulit. Ia mencontohkan Bangladesh sebagai salah satu negara dengan budaya bekerja keras. "Orang-orang Bangladesh cari pekerjaan di mana-mana, jadi buruh pun siap," kata Riza.

Meski demikian, ia mengaku mengerti betul masalah kesejahteraan buruh. Namun, sayangnya, lanjut dia, selama ini sistem pengupahan yang dibicarakan dalam tripartit hanya mempersoalkan gaji kotor (gross). Menurut Riza, seberapa pun kenaikan upah, jumlahnya akan selalu kurang karena biaya hidup pun akan terus merangkak.

Ia berpendapat, seharusnya sistem asuransi atau social safety net benar-benar dijalankan sehingga buruh tak perlu lagi pusing memikirkan biaya kesehatan, pendidikan, dan perumahan. "Ini sebetulnya peran negara yang lebih penting. Kita tinggal bayar premi untuk pendidikan, premi untuk kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, persoalan kesejahteraan buruh bisa diselesaikan jika negara masuk dan memberikan jaminan sosial yang efektif. Ia meminta agar pemerintah tak serta-merta melimpahkan urusan kesejahteraan buruh kepada pengusaha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Neraca Dagang RI Surplus 24 Bulan Berturut-turut

Neraca Dagang RI Surplus 24 Bulan Berturut-turut

Whats New
Menkop UKM Identifikasi Koperasi yang Memungkinkan Produksi Minyak Goreng

Menkop UKM Identifikasi Koperasi yang Memungkinkan Produksi Minyak Goreng

Whats New
Kalkulasi Peluang dan Risiko Investasi Tesla di Indonesia

Kalkulasi Peluang dan Risiko Investasi Tesla di Indonesia

Whats New
Lelang Rumah Murah di Medan dan Palembang, Nilai Limit di Bawah Rp 250 Juta

Lelang Rumah Murah di Medan dan Palembang, Nilai Limit di Bawah Rp 250 Juta

Spend Smart
Oscar Living Melantai di BEI, Harga Sahamnya Rp 100 Per Lembar

Oscar Living Melantai di BEI, Harga Sahamnya Rp 100 Per Lembar

Rilis
Kinerja Telkom Diprediksi Cerah hingga Akhir Tahun

Kinerja Telkom Diprediksi Cerah hingga Akhir Tahun

Rilis
Nasabah Bumiputera Bakal Demo 3 Hari, Sambangi DPR dan OJK

Nasabah Bumiputera Bakal Demo 3 Hari, Sambangi DPR dan OJK

Whats New
“R1Q2” Kode Tetap Tangguh dalam Ketidakpastian (Bagian 5 dari 8 Artikel Seri Green Ocean Strategy)

“R1Q2” Kode Tetap Tangguh dalam Ketidakpastian (Bagian 5 dari 8 Artikel Seri Green Ocean Strategy)

Smartpreneur
Saham Twitter Anjlok Lagi, Usai Elon Musk Sebut Ada Manipulasi Alogaritma

Saham Twitter Anjlok Lagi, Usai Elon Musk Sebut Ada Manipulasi Alogaritma

Whats New
Viral Video Unilever PHK Karyawan, Ini Kata Manajemen

Viral Video Unilever PHK Karyawan, Ini Kata Manajemen

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah

Spend Smart
 Luna Foundation Guard Lepas Rp 44 Triliun Bitcoin untuk Selamatkan Stablecoin UST

Luna Foundation Guard Lepas Rp 44 Triliun Bitcoin untuk Selamatkan Stablecoin UST

Whats New
Walau BPA Diumumkan, Nasabah AJB Bumiputera akan Tetap Lakukan Aksi 3 Hari

Walau BPA Diumumkan, Nasabah AJB Bumiputera akan Tetap Lakukan Aksi 3 Hari

Whats New
Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Rp 7.000, Simak Rinciannya

Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Rp 7.000, Simak Rinciannya

Whats New
Semakin Tak Berharga, Terra LUNA Kini Diperdagangkan di Level Rp 2,6 Per Keping

Semakin Tak Berharga, Terra LUNA Kini Diperdagangkan di Level Rp 2,6 Per Keping

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.