Pelindo II Akan Banding Soal Keputusan KPPU

Kompas.com - 04/11/2013, 19:00 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak PT Pelindo II akan mengajukan banding pasca-sidang putusan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatra Barat.

"Pertama kami pasti kita akan segera mengajukan keberatan sesuai peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005," kata Tim Hukum PT Pelindo II Armen Amir setelah sidang putusan di Gedung KPPU, Senin (4/10/2013).

Armen menyatakan, setelah mendengarkan putusan, pihaknya merasa majelis tak objektif dalam melihat apa yang terjadi dalam proses persidangan. Menurutnya, banyak fakta dan saksi yang dikesampingkan.

"Kami dalam mengola usaha untuk menjaga persaingan usaha itu harus dipenuhi. Kita ingin ke depan biar bisa berkompetisi secara sehat, tetapi tentu ada aturan-aturan yang kita lakukan. Tentu ada pola dan mekanisme," ujar Armen.

Pihaknya, lanjut Armen, bekerja di tempat milik sendiri dengan fasilitas yang disediakan dari modal sendiri pula.

"Mohon maaf, apakah PBM (perusahaan bongkar muat) itu juga memiliki investasi di situ? Dia hanya mengerjakan kegiatannya saja," jelasnya.

Selain itu, Armen juga menilai bahwa yang disampaikan majelis adalah subyektif. Fakta hukum menurutnya tak terlihat. Para pemilik barang, lanjutnya, meminta pihaknya untuk melakukan bongkar muat saat barang sampai di pelabuhan.

"Karena mereka (PBM lain) tidak punya alat. Kita punya semuanya. Apa salah mereka ingin kita? Dan itu berlaku umum di dunia pelayaran. Mereka berhak menunjuk siapa yang membongkar," ujar Armen.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Pelindo II bersalah melalui perkara penghambatan jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatra Barat.

PT Pelindo II sebagai terlapor diduga melakukan pelanggaran pasal 15 dan 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU adalah denda sebesar Rp 4,77 miliar yang harus disetorkan ke kas negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Spend Smart
Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Whats New
Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Whats New
Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Whats New
Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Whats New
Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Earn Smart
Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Whats New
IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Whats New
Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Whats New
Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.