Soal PLTA Inalum, PLN Tunggu Instruksi Pemerintah

Kompas.com - 08/11/2013, 21:23 WIB
Ilustrasi PLTA KOMPAS/AGUS SUSANTOIlustrasi PLTA
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com -  PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih menunggu keputusan pemerintah tentang peran sertanya dalam pengelolaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) milik PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

"Kita tunggu keputusan pemerintahlah," kata Nur Pamudji Direktur Utama PLN, Jumat (8/11/2013).

Nur menambahkan, sejak PLTA milik Inalum pertama kali beroperasi, PLN sudah melakukan tukar-menukar listrik dengan Inalum sebesar 45 megawatt (MW). "Mereka memberi kami listrik 45 MW. Siangnya, kami memberikan dengan jumlah yang sama," ujar Nur.

Sekedar informasi, saat ini Inalum memiliki dua buah PLTA. Pertama yaiatu PLTA Tangga, dan yang kedua yaitu PLTA Sigura-gura yang terletak di sungai Asahan Sumatera Barat. PLTA milik Inalum ini disebut juga Asahan dua.

Nur Pamudji sebelumnya mengungkapkan bahwa sebenarnya potensi listrik dari Inalum bisa mencapai 600 MW, namun PLN hanya mendapat jatah 45 MW.

Pasca-nasionalisasi Inalum, diharapkan pasokan listrik dari Inalum ke PLN bisa semakin besar. Dengan begitu, PLN bisa semakin banyak melakukan elektrifikasi di Sumatera Utara.

"Bagus kalau bisa 135 megawatt. Mula-mula segitu, kalau tambah naik bagus lah," ujarnya beberapa waktu lalu. (Emma Ratna Fury)



Sumber Kontan
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lebih dari 90 Persen Aliran Listrik di NTT Kembali Tersambung Usai Diterjang Badai

Lebih dari 90 Persen Aliran Listrik di NTT Kembali Tersambung Usai Diterjang Badai

Whats New
Anak-Anak Dikhawatirkan Bisa Jangkau Rokok karena Harga Turun

Anak-Anak Dikhawatirkan Bisa Jangkau Rokok karena Harga Turun

Whats New
Direktur Shopee: Produk UMKM Lokal Enggak Kalah dari Produk Luar Negeri

Direktur Shopee: Produk UMKM Lokal Enggak Kalah dari Produk Luar Negeri

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Baik dan Buruk Overthinking, Bagaimana Memilih dan Memilahnya?

[KURASI KOMPASIANA] Baik dan Buruk Overthinking, Bagaimana Memilih dan Memilahnya?

Rilis
Dukung Keberlangsungan Bank Digital, Ini Fokus Bank Neo

Dukung Keberlangsungan Bank Digital, Ini Fokus Bank Neo

Whats New
Awas Hangus, Peserta Kartu Prakerja Gelombang 15 Segera Beli Pelatihan Sebelum 23 April

Awas Hangus, Peserta Kartu Prakerja Gelombang 15 Segera Beli Pelatihan Sebelum 23 April

Whats New
Puluhan Ribu Buruh Bakal Demo Selama 2 Hari

Puluhan Ribu Buruh Bakal Demo Selama 2 Hari

Whats New
Deposito Nasabah Rp 20 Miliar Hilang, Ini Respons Bank Mega Syariah

Deposito Nasabah Rp 20 Miliar Hilang, Ini Respons Bank Mega Syariah

Whats New
Tingkatkan Brand Awareness, SiCepat Gandeng Citilink

Tingkatkan Brand Awareness, SiCepat Gandeng Citilink

Whats New
Cuan di Tengah Pandemi, Toko Bahan Kue asal Malang Ini Mampu Jual Ribuan Produk

Cuan di Tengah Pandemi, Toko Bahan Kue asal Malang Ini Mampu Jual Ribuan Produk

Earn Smart
Teten Masduki: UMKM Digital Produktif Kunci Pemulihan Ekonomi

Teten Masduki: UMKM Digital Produktif Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Erick Thohir Terbitkan Peraturan Baru, Aset BUMN Kini Bisa Dijual ke LPI

Erick Thohir Terbitkan Peraturan Baru, Aset BUMN Kini Bisa Dijual ke LPI

Whats New
AEON Mall Sentul City Terjual Rp 1,9 Triliun

AEON Mall Sentul City Terjual Rp 1,9 Triliun

Whats New
KTNA: Pupuk Subsidi Program Lintas Kementerian, Bukan Urusan Kementan Saja

KTNA: Pupuk Subsidi Program Lintas Kementerian, Bukan Urusan Kementan Saja

Rilis
Rabu Besok, KSPI Bakal Demo di Gedung MK hingga Kantor Gubernur Terkait UU Cipta Kerja

Rabu Besok, KSPI Bakal Demo di Gedung MK hingga Kantor Gubernur Terkait UU Cipta Kerja

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X