Cerai dari Bakrie, Bumi Plc Ganti Nama

RACL yang berniat mengambil saham tanpa hak suara sementara (suspended voting ordinary shares) harus menunjukkan bukti pihaknya sudah memiliki dana untuk memuluskan rencana tersebut.

Bukti tertulis mengenai perjanjian pendanaan dengan kreditur serta syarat dan ketentuan harus disampaikan kepada pemegang saham paling lambat tanggal 20 November 2013.

Jika pada tanggal tersebut, RACL tidak mempublikasikan detil pendanaan atau para Direktur Independen Bumi belum menerima salinan perjanjian dengan kreditur, maka proses pereceraian tidak bisa dilanjutkan.

Poin-poin yang ada dalam proposal perceraian pun tidak berlaku. Buntutnya, jajaran direksi akan menunda jadwal RUPS Desember mendatang. Tetapi, menurut penjelasan direksi Bumi, Samin Tan yakin pihaknya bisa mendapatkan fulus untuk memuluskan rencana akuisisi saham Bumi tersebut.

Seperti diketahui, dari total 501 juta dollar AS dana yang harus dibayar Bakrie, sebesar 223 juta dollar AS berasal dari penjualan saham Bumi ke Samin Tan. Sisanya, yakni 278 juta dollar AS dari kantong Bakrie sendiri.

Namun, Direksi Bumi tidak meminta ketentuan yang sama kepada pihak Bakrie, yang diwakili oleh Long Haul Holdings Ltd (LHH) terkait ketersediaan dana.

Hanya saja, LHH, RACL dan Bumi telah menyepakati adanya perjanjian terkait rekening escrow (escrow account). LHH telah sepakat meyetor 50 juta dollar AS sebagai dana awal. Bank yang ditunjuk adalah Deutsche Bank AG, cabang Singapura.

Dana ini ototmatis akan masuk rekening Bumi ketika transaksi disepakati. Namun, bila syarat dan ketentuan transaksi dianggap batal, dan dinyatakan batal, maka dana ini akan kembali ke LHH.

Selain dana itu, Deutsche Bank juga menyimpan sejumlah surat berharga dalam bentuk efek, keranjang investasi (fund), dan dokumen berharga. Sejumlah harta ini nantinya akan dikembalikan pada saat transaksi perceraian sudah ketok palu.

Selanjutnya, sebagai bagian dari rencana perpisahan dengan Grup Bakrie, Bumi Plc berencana mengubah nama menjadi Asia Resources Minerals Plc. Hal ini merupakan salah satu agenda dalam RUPS Desember mendatang. (Amailia Putri Hasniawati)