RI: Paket Bali Seimbangkan Kepentingan di WTO

Kompas.com - 12/11/2013, 11:22 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mengklaim Paket Bali yang mengusung isu trade facilitation, isu pertanian, serta isu negara amat terbelakang (LDCs) mampu menyeimbangkan kepentingan negara maju, negara berkembang, dan negara amat terbelakang dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebagaimana diketahui, Indonesia menyusun Paket Bali sebagai mini proposal, menyusul tak pernah tuntasnya perundingan 19 isu dalam Putaran Doha yang berlangsung sejak 2001.

"Upaya perundingan Doha sampai sekarang tidak berhasil, buntu. Hal ini mendorong Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT WTO dengan target pencapaian adalah Paket Bali. Paket Bali inilah yang bisa menyeimbangkan kepentingan WTO," ujar Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, di Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Iman menuturkan, sejak 1994 terdapat jurang pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan berkembang, meskipun telah difasilitasi dalam sebuah organisasi dunia yang dinamakan WTO.

Perjanjian WTO dinilai tak mampu merespon kebutuhan negara berkembang. Oleh karena itu, pada 2001 dimulailah Putaran Doha, meski hingga saat ini masih buntu. "Kemudian, ketika kita mempunyai kapasitas mencontoh negara maju, negara lain mempermasalahkannya sebagai kebijakan proteksionis yang bertentangan dengan kesepakatan WTO," kata Iman yang mewakili Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi membuka diskusi panel bertajuk "Peran dan Kepentingan Indonesia dalam WTO" tersebut.

Atas dasar itu, lanjut Iman, Indonesia perlu mengambil peran lebih penting dalam perundingan WTO. Terlebih lagi kata dia, Indonesia menjadi ketua kelompok G33 dan G20 dimana kelompok ini bergerak pada isu sama, pertanian yang berimplikasi terhadap pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

Di lain pihak, ia mengaku tak bisa menyalahkan WTO jika ternyata komitmen Indonesia terhadap "polisi perdagangan dunia" itu belum mampu memberikan lompatan perekonomian. Hal itu lantaran masih banyaknya dinamikan perekonomian internal yang masih katur marut. "Kita tidak bisa menyalahkan WTO dari masalah yang bersifat internal," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.