“Itu masih usulan, kami masih minta pihak Merpati menyiapkan business plan dan komitmen, serta rekomendasi dari Kementerian BUMN,” kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Selasa (12/11/2013).
Meskipun kemungkinan besar hutang Merpati dikonversi menjadi saham, Bambang menegaskan direksi Merpati tetap harus menyusun rencana bisnis dan memastikan saham tersebut produktif. Hal itu lantaran Merpati selaku debitur tetap harus membayar bunga pinjaman.
“Kalau diubah jadi saham ya harus ada kepastian bahwa konversi ini produktif. Kita minta business plan yang jelas dan ada rekomendasi dari Kementerian BUMN,” imbuh mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu.
Bambang juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mempelajari business plan yang disusun Merpati, apakah visible atau tidak. Selain itu, pemerintah juga minta komitmen Merpati untuk melakukan penghematan jika hutang-hutangnya dijamin oleh pemerintah.
Ditemui di lokasi sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menambahkan dalam rencana bisnis tersebut Merpati juga harus merinci daftar calon investor. Adapun Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan jika business plan masuk akal, maka rancangan tersebut bakal disepakati pemerintah dan diajukan ke DPR.
“Yang menyangkut Rp 100 miliar ke DPR, Rp 10 miliar Menkeu, Rp 100 miliar Presiden. Kalau pemerintah sudah solid, Meneg BUMN yang mengajukan (ke DPR),” tanya Hatta menjawab wartawan yang menanyakan kewenangan memutuskan konversi.
Sementara itu, ditanya kapan pemerintah bakal mengajukan business plan Merpati ke DPR RI, Hatta menegaskan masih dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah. “Setelah kita bahas, kalau masuk akal kita dorong (ke DPR),” pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.