Kompas.com - 13/11/2013, 12:22 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorKistyarini


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berhati-hati terkait rencana penerbitan revisi daftar negatif investasi (DNI). Presiden tetap akan mengutamakan kepentingan nasional dan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Hal itu dikatakan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Firmanzah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2013).

"Tentunya pertimbangan akan dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Pertama, penutupan dan pembukaan bersyarat itu harus mengikuti ketentuan perundang-undangan sektoral yang ada. Kedua, terkait dengan kepentingan nasional akan terus dikedepankan Bapak Presiden," kata Firmanzah.

Firmanzah mengatakan, hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi dengan Presiden perihal usulan revisi DNI dari sejumlah kementerian. Nantinya, kata dia, pemerintah akan melakukan penguatan terhadap investor dan pengusaha lokal.

"Sektor-sekor yang memang kalaupun direlaksasi tentunya dengan pertimbangan yang sangat cermat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Akan dipertimbangkan urgensitas investasi yang kita butuhkan," kata Firmanzah.

Firmanzah menambahkan, ada dua kebijakan di pemerintah pusat. Pertama, melindungi pengusaha lokal dengan memberikan sejumlah proteksi seperti membuat tarif impor dan sistem kuota impor. Kebijakan itu untuk memberikan kesempatan pengusaha dan industri lokal lebih berdaya saing.

Kedua, tambah dia, kebijakan yang lebih mengarah pada harga yang lebih terjangkau. Caranya dengan menjamin pasokan tersedia di pasar. Ketika pasokan tidak cukup, kata dia, maka impor dibuka.

"Kalau tidak harga akan meningkat sangat tajam dan konsumen akan gulung tikar. Jadi kebijakan pemerintah selalu mempertimbangkan dua hal itu. Dari aspek perusahaan domestik, pengusaha lokal tidak membahayakan dan juga tidak mengorbankan harga yang diterima konsumen," pungkasnya.

Seperti diberitakan, inti dari rencana revisi DNI adalah pembukaan akses baru dan perluasan akses yang sudah ada bagi investor asing di sejumlah bidang. Tekadnya adalah meningkatkan investasi. Namun, di sisi lain, dominasi asing atas perekonomian Indonesia akan menguat.

Dari hasil rapat sementara, lima bidang usaha yang sebelumnya tertutup bagi investor asing akan dibuka. Bidang usaha di bandara, pelabuhan, dan jasa kebandarudaraan akan dibuka akses kepemilikan modal asingnya sampai 100 persen. Ini bukan pada asetnya, melainkan pada pengelolaanya.

Di bidang usaha lainnya adalah terminal darat dan terminal barang. Dari yang sebelumnya tertutup untuk investasi asing, kepemilikan modalnya akan dibuka sampai 49 persen.

Sementara ada sekitar sepuluh bidang usaha yang selama ini telah dibuka aksesnya akan diperluas skalanya. Hal itu misalnya pariwisata alam, dari kepemilikan saham asing maksimal 49 persen menjadi maksimal 70 persen. Telekomunikasi jaringan tertutup dari 49 persen menjadi 65 persen. Farmasi dari 75 persen menjadi 85 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Cek Lokasi Penukaran Uang Baru 2022 di Berbagai Daerah

Cara Cek Lokasi Penukaran Uang Baru 2022 di Berbagai Daerah

Whats New
Buka-bukaan Masalah Industri Sawit RI, Luhut: Kungfunya Banyak

Buka-bukaan Masalah Industri Sawit RI, Luhut: Kungfunya Banyak

Whats New
Biaya Beban Meningkat, Laba Bersih Indocement Anjlok 50,3 Persen pada Semester I-2022

Biaya Beban Meningkat, Laba Bersih Indocement Anjlok 50,3 Persen pada Semester I-2022

Whats New
Apa Mata Uang yang Digunakan saat Indonesia Jadi Jajahan Jepang?

Apa Mata Uang yang Digunakan saat Indonesia Jadi Jajahan Jepang?

Whats New
Cegah Kerugian di BUMN, Erick Thohir Diminta Optimalkan Peran Komisaris

Cegah Kerugian di BUMN, Erick Thohir Diminta Optimalkan Peran Komisaris

Whats New
Tukar Uang Baru 2022 Bisa Rp 200.000 per Paket, Maksimal Rp 1 Juta

Tukar Uang Baru 2022 Bisa Rp 200.000 per Paket, Maksimal Rp 1 Juta

Spend Smart
HIMKI Targetkan Raih Transaksi Rp 150 Juta Dollar AS Lewat Pameran IFEX

HIMKI Targetkan Raih Transaksi Rp 150 Juta Dollar AS Lewat Pameran IFEX

Whats New
Rupa-rupa uang yang Digunakan di Era Majapahit

Rupa-rupa uang yang Digunakan di Era Majapahit

Whats New
Lotus Archi Luncurkan Emas Edisi HUT ke-77 RI

Lotus Archi Luncurkan Emas Edisi HUT ke-77 RI

Rilis
Sandiaga Uno Minta Pelaku Ekraf Gencarkan Penyelenggaraan 'Event' untuk Dorong Ekonomi

Sandiaga Uno Minta Pelaku Ekraf Gencarkan Penyelenggaraan "Event" untuk Dorong Ekonomi

Whats New
Festival Rupiah FERBI 2022 Digelar di GBK, Warga Bisa Tukar Uang Baru dan Beli Uang Bersambung

Festival Rupiah FERBI 2022 Digelar di GBK, Warga Bisa Tukar Uang Baru dan Beli Uang Bersambung

Whats New
PGN Fokus Tingkatkan Utilisasi Gas Bumi dan Jaga Ketahanan Energi

PGN Fokus Tingkatkan Utilisasi Gas Bumi dan Jaga Ketahanan Energi

Whats New
Saksiskan Penandatangan PKB BTN, Menaker: Utamakan 'Win-win Solution'

Saksiskan Penandatangan PKB BTN, Menaker: Utamakan "Win-win Solution"

Rilis
Ingin Berkunjung ke Pameran Mebel dan Kerajinan IFEX 2022, Ini Cara Daftarnya

Ingin Berkunjung ke Pameran Mebel dan Kerajinan IFEX 2022, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Digugat Rp 11 Triliun, Blue Bird Bantah Elliana Wibowo sebagai Pemegang Saham dan Pendiri Perusahaan

Digugat Rp 11 Triliun, Blue Bird Bantah Elliana Wibowo sebagai Pemegang Saham dan Pendiri Perusahaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.