Mendesak, Perpres Tol Trans-Sumatera

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia khususnya di Sumatera telah lama menunggu realisasi janji pemerintah untuk segera membangun Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Selama ini tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera rendah karena buruknya infrastruktur, terutama jalan. Jika proyek JTTS dapat segera direalisasikan, akan menimbulkan efek multiplier yang sangat positif sekaligus memeratakan pembangunan untuk meningkatkan potensi ekonomi Sumatera yang diyakini bisa melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan peneliti senior Centre for Information Development Studies (Cides) Umar Juoro dan Ketua Komisi V (bidang perhubungan, infrastruktur, dan transportasi) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lauren Bahang Dama dalam keterangannya, Minggu (17/11/2013).

Umar Juoro mengatakan, saat ini jalan yang ada di wilayah Sumatera sangat tidak memadai dan overkapasitas sehingga menyedot biaya ekonomi yang sangat tinggi. Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang ada di Sumatera oleh sebagian masyarakat dianggap tidak melakukan apa-apa terhadap kerusakan jalan di wilayah Sumatera.

"Akibatnya, sebagian masyarakat banyak yang menghentikan hilir mudik kendaraan pengangkut hasil alam dan hasil ekonomi di Sumatera. Masyarakat menganggap angkutan ini menambah parah kerusakan jalan. Sementara penghentian kegiatan ekonomi, selain menimbulkan banyak pengangguran, juga mengakibatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat makin menurun,” ujar Juoro.

Dengan adanya JTTS, kegiatan ekonomi seperti pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan, hasil kerajinan tangan, serta hasil tambang dari wilayah Sumatera dapat dilakukan lewat jalan tol ini. Pelaku bisnis akan senang jika JTTS dapat segera direalisasikan. Masyarakat Sumatera akan lebih sejahtera dan lebih maju.

“Yang paling siap untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Selama ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk modal awal pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Sementara badan usaha yang akan membangun dan mengoperasikannya juga sudah ditunjuk dan sangat siap menjalankan penugasan negara itu. Mengapa realisasi pembangunannya harus tertunda terus?” kata Umar.

Ketua Komisi V DPR RI Lauren Bahang Dama melihat potensi yang ditimbulkan dari pembangunan JTTS berupa efek multiplier yang sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera dan nasional. Pihak DPR RI akan terus mengawal dan meminta pemerintah untuk segera merealisasikannya.

Untuk dapat segera merealisasikan pembangunan JTTS ini, DPR RI meminta pemerintah perlu segera menyediakan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres). Untuk itu, pihak DPR RI akan selalu meminta dan mendorong Presiden untuk segera mengeluarkan perpres sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pembangunan JTTS.

“Komisi V DPR RI yang secara teknis membidangi infrastruktur sangat berharap dan menekankan pentingnya payung hukum sebagai landasannya. Kita harus dorong dan minta kepada Presiden untuk benar-benar memperhatikan serius rencana besar jangka panjang ini sebagai bagian dari proyek yang nantinya akan jadi kebanggaan bangsa. Kita harap, sebelum akhir Desember perpres sudah turun, sehingga proses pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera sudah bisa dimulai tahun depan. Kita tunggu saja tanggapan Presiden bagaimana,” papar Lauren Bahang Dama.