Menperin Dukung Jokowi Terapkan Pajak Progresif

Kompas.com - 19/11/2013, 17:13 WIB
Menteri Perindustrian MS Hidayat KOMPAS/IWAN SETIYAWANMenteri Perindustrian MS Hidayat
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat sepakat dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang akan menerapkan pajak progresif untuk pembelian kendaraan bermotor.

"Saya setuju Pak Jokowi, pajak progresif untuk batasi individu membeli mobil," kata dia ditemui usai sidang paripurna soal LCGC, di Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Lebih lanjut ia mengatakan pajak progresif merupakan salah satu upaya untuk membatasi impor, terutama mobil. Ia pun menilai penerapan pajak progresif tak akan berdampak besar terhadap penurunan penjualan.

Justru, mantan Ketua Kadin itu menilai pajak progresif merupakan kebijakan yang fair, lantaran orang yang mampu membeli mobil lebih dari satu unit, diwajibkan membayar pajak lebih tinggi. "Saya setuju mobil kedua lebih tinggi, ketiga lebih tinggi lagi," pungkasnya.

Di sisi lain, Jokowi optimistis penerapan pajak progresif kendaraan mampu mengurangi kemacetan di DKI. Kebijakan itu telah teruji di beberapa negara. "Saya kira negara lain berhasil, kita lihat di Jakarta," ujar Jokowi kepada wartawan saat ditemui di Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/11/2013).

Jokowi mengatakan, Pemprov DKI masih menghitung besaran pajak progresif yang akan diterapkan untuk pembelian unit kendaraan lebih dari satu itu. Ia meminta agar pajak itu naik tinggi. "Nanti dilihat aja berapa pajaknya, masih dihitung-hitung," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X