Penggelapan Pajak oleh Korporasi Multinasional Makin Canggih

Kompas.com - 22/11/2013, 09:10 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
EditorErlangga Djumena

Pada 2012, Indonesia memiliki traktat pajak (tax treaty) dengan 59 negara. Dengan tax treaty tersebut, Indonesia atau negara mitra dapat meminta informasi guna mencegah pajak berganda atau penggelapan pajak. Bentuknya berupa audit simultan atau visiting audit.

Sementara itu, pertumbuhan target penerimaan pajak pada 2014 melandai. Pada tahun ini, target pajak naik Rp 110 triliun, tumbuh 12 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun, pada 2014, target hanya bertambah Rp 35 triliun atau tumbuh 3 persen.

Target penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 adalah Rp 1.110,2 triliun. Penerimaan pajak dalam hal ini di luar penerimaan dari bea dan cukai.

Dibandingkan dengan APBN Perubahan (APBN-P) 2013, target pajak tahun 2014 naik Rp 35 triliun atau 3,15 persen. Ini jauh lebih rendah dari peningkatan target pajak APBN-P 2013 senilai Rp 110 triliun, 12,4 persen lebih besar dari target APBN-P 2012.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan, sebaiknya Ditjen Pajak tidak bicara soal proyeksi penerimaan pajak. Alasannya, hal itu dapat memengaruhi kinerja internal Ditjen Pajak dan respons wajib pajak.

”Namun, intinya kami terus bekerja keras dan melakukan berbagai upaya serta inisiatif untuk mengamankan penerimaan pajak,” ujarnya. (LAS)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X