Pajak UMKM dari Tanah Abang Baru Rp 125 Juta

Kompas.com - 22/11/2013, 19:55 WIB
Kerumunan warga saat memilih dan membeli pakaian di kawasan Blok B Pasar Tanah Abang. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESKerumunan warga saat memilih dan membeli pakaian di kawasan Blok B Pasar Tanah Abang.
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepatuhan pembayaran pajak dengan omzet tertentu alias pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) masih jauh panggang dari api. Pusat perbelanjaan tanah abang yang menjadi salah satu incaran terbesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk sektor ini ternyata baru berhasil mendatangkan penerimaan sebesar Rp 128 juta.

Blok A dan blok  B Tanah Abang adalah blok dengan jumlah tenant terbesar dibanding blok C, E, F, dan G. Jumlah kios yang terdaftar di dua blok ini adalah 13.000, dengan 8.000 di blok A dan 5.000 di blok B.

Sementara itu, yang terdaftar menjadi Wajib Pajak (WP) di blok A berjumlah hanya setengah dari 8.000 jumlah pemilik tenant yaitu 4.000 dan blok B baru 135 pemilik yang terdaftar menjadi WP.

Dari 4.000 WP di blok A itu yang baru membayar pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengenai pembayaran pajak penghasilan (PPh) 1 persen dari omzet yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun ini berjumlah 143 WP. Sedangkan di blok B baru 32 WP.

Dengan sangat minimnya jumlah WP yang membayar pajak UKM, maka tak heran total penerimaan yang baru masuk ke kas negara dari pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut dari Agustus hingga November 2013 tercatat Rp 128 juta. Blok A menyumbang Rp 105 juta dan blok B Rp 23 juta.

Account Representative (AR) DJP Wilayah Tanah Abang Merry Trisna mengatakan masih jauhnya pebisnis UKM Tanah Abang untuk membayar pajak karena masih minimnya kesadaran mereka. Selain itu, mereka pun enggan membuka dapur keuangan untuk mengetahui berapa omset per bulan yang mereka dapatkan.

Padahal, menurut Merry, sudah cukup banyak pedagang Tanah Abang yang mengetahui keberadaan pajak 1 persen dari omset ini. "Karena kita terus kasih sosialisasi setelah keluarnya PP," ujar Merry, Jumat (22/11/2013).

Apalagi, semenjak keluarnya PP Nomor 46 Tahun 2013 itu telah ada Pojok Pajak di titik lokasi strategis Pusat Perbelanjaan Tanah Abang agar pedagang setempat dapat mengetahui lebih jauh perihal pajak UKM. Jumlah pegawai pajak yang minim menjadi salah satu kendala masih jauhnya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany menjelaskan jumlah AR Pajak di seluruh Indonesia hanya 6.000 orang. Dan AR yang menangani Tanah Abang hanya berjumlah 6 orang. Jumlah ini sangat jauh dari memadai mengingat total jumlah tenant yang harus diawasi di enam blok Tanah Abang ini berjumlah 20.000.

Apalagi tidak ada sanksi dari keabsenan pengusaha apabila tidak membayar pajak ini karena pembayaran pajak didasarkan pada kejujuran dan kerelaan. Maka dari itu, menurut Fuad, sangat diperlukan tambahan AR di DJP yang setidaknya minimal mencapai 60.000 orang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Kontan
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X