Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh: Tidak Ada Kepentingan Politik di Balik Aksi

Kompas.com - 25/11/2013, 13:06 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi buruh yang terus menuntut perbaikan upah minimum meski telah ditentukan sejumlah daerah, jelang pemilihan umum, menyita perhatian publik dan memunculkan tanya adakah kepentingan politik di balik aksi buruh tersebut.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi menegaskan, tidak ada kepentingan politik yang menunggangi aksi buruh.

"Aksi kami murni menuntut Gubernur/Bupati, ini semua di bawah komando KNGB (Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh). Tidak ada seolah-olah yang ingin membuat Jokowi menjadi hancur," kata Rusdi, di Jakarta, Senin (25/11/2013).

Rusdi mengatakan, kenaikan upah minimum 2014 yang telah diputuskan dengan kisaran hanya 10-20 persen membuat buruh akan hidup dengan keterbatasan dan di bawah kelayakan. Kenaikan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan hidup riil buruh akibat naiknya harga bahan bakar minyak 40 persen, serta lonjakan harga sembako yang tinggi sejak lebaran.

"Dengan upah minimum 2014 hanya di kisaran Rp 1-2,4 juta membuat upah Indonesia makin jauh tertinggal dari upah Thailand yang di tahun 2013 saja telah mencapai Rp 2,8 juta dan Filipina Rp 3,2 juta," katanya.

Senada dengan Rusdi, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat Baris Silitonga mengatakan, buruh tidak ditunggangi kepentingan politik. Aksi mereka murni untuk memperjuangkan nasib buruh. Oleh karena itu, para buruh di Jawa Barat pun akan melakukan mogok kerja di kawasan-kawasan industri. Selain itu mereka juga akan bergerak ke istana negara.

"Kami mendesak Presiden SBY tidak beretorika terkait politik upah yang senantiasa mengatakan Indonesia akan meninggalkan upah murah, namun kenyataannya dengan inpres upah yang dikeluarkannya menjadi penyebab utama ditetapkannya upah murah di seluruh daerah di Indonesia," kata Baris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Whats New
Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan 'Transfer Pricing'

Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan "Transfer Pricing"

Whats New
OJK Sebut Pangsa Pasar Perbankan Syariah Capai 7,38 Persen Per Maret 2024

OJK Sebut Pangsa Pasar Perbankan Syariah Capai 7,38 Persen Per Maret 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com