Kompas.com - 25/11/2013, 18:09 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) merasa pemerintah tak adil, lantaran hanya semangat mengeluarkan kebijakan mobil murah, namun di sisi lain enggan membangun perumahan murah atau sekadar memfasilitasi para pengembang untuk membangun hunian lebih murah.

Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso mengeluhkan di akhir masa jabatannya kalangan developer istilah dia, mendapat tiga pukulan hebat.

"Pertama, surat edaran Bank Indonesia (BI) tentang aturan KPR (kredit pemilikan rumah) rumah kedua dan seterusnya. Kedua, naiknya BI rate (suku bunga acuan). Dan ketiga, surat edaran dari Dirjen Pajak," keluhnya di hadapan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, di Jakarta, Senin (25/11/2013).

Setyo mengatakan, pertumbuhan kebutuhan rumah amat besar. Sementara developer belum bisa mengejar pertumbuhan tersebut. Ia menjelaskan setiap tahun rata-rata pertumbuhan kebutuhan rumah sekitar 800.000 unit. Sementara para pengembang hanya mampu membangun sekitar 247.000 unit.

Hingga saat ini, REI mencatat ada selisih antara penawaran dan permintaan hunian (backlog) sebesar 15 juta unit. "Artinya backlog akan semakin bertambah manakala pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang pro pasar pertumbuhan," tukasnya.

Lebih lanjut ia mengklaim hingga saat ini para pengembang belum pernah mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Setidaknya kata dia, PBB menjadi salah satu komponen yang bisa dilepaskan pemerintah. Hal itu kata dia, juga dapat mendorong pertumbuhan hunian di luar Jawa.

Dengan begitu para pengembang yang selama ini banyak terkonsentrasi di Jawa akan mulai merambah ke luar Jawa. "Sehingga pengembang yang kebanyakan dari Jawa tidak membangun di Jawa saja tapi bisa bangun di NTT, Maluku Utara," imbuhnya.

Dia menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang membangun rumah-rumah susun sangat baik. Namun, itu pun suatu saat tak akan cukup untuk mengerem urbanisasi yang tinggi. Sehingga menurutnya perlu ada penyediaan rumah yang layak di daerah-daerah.

"Dikaitkan dengan mobil murah, seberapa luas Pak Jokowi bikin taman, karena mobilnya lebih murah, orang akan beli mobil murah terus tidur di Taman Jokowi," sindirnya atas kebijakan pemerintah soal mobil murah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.