Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Tuding Asing Ingin Matikan Pabrik Rokok

Kompas.com - 28/11/2013, 10:04 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Undang-Undang Pertembakauan kembali dibahas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (27/11/2013), dengan mengundang perwakilan asosiasi pabrik rokok dan seluruh pengusaha rokok di Indonesia. Di dalam pandangannya, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menuding adanya upaya pihak asing yang ingin mematikan pabrik rokok lewat peraturan.

Ketua Gappri Ismanu Soemiran mengklaim, hingga saat ini industri rokok kretek tanah air lebih unggul dibandingkan hasil produksi negara lain. Bahkan, saat krisis menimpa Indonesia, industri rokok kretek tidak terkena dampak.

Pabrik rokok kretek, katanya, bisa berkembang dari 500 pabrik dan kini mencapai 5000 pabrik. Hal ini juga ditopang dengan luasnya pasar industri rokok di Tanah Air. Dengan kondisi itu, menurut Ismanu, investor asing berebut masuk ke dalam pasar rokok yang masih dikuasai lokal. Ia menilai pihak asing berusaha mematikan industri lokal dengan berbagai peraturan.

“Mengapa peraturan yang mengadopsi asing selalu mendapat ruang dan seolah memojokkan kita? Apakah pemerintah tidak punya kepekaan bahwa tujuannya adalah memangkas kekuatan ekonomi kita? Industri rokok lokal saat ini menjadi ekonomi mandiri dan menjadi kontributor bagi kekuatan ekonomi bagi Indonesia,” ujar Ismanu.

Ismanu juga mengkritik pernyataan Menteri Kesehatan yang selalu memojokkan industri rokok dengan menggembar-gemborkan bahaya kesehatan atas rokok. Padahal, menurut Ismanu, alkohol lebih membahayakan dibandingkan rokok.

“Bandingkan saja dengan miras, sekali minum bisa 10-15 orang, ini tidak diatur,” katanya.

Ismanu mengakui ada bahaya dari konsumsi rokok yang berlebih. Namun, ia merasa industri rokok tidak sepantasnya dikekang sedemikian kuatnya mengingat dampak ekonomi yang bisa dihasilkan dari industri ini.

Secara tidak langsung, Ismanu mengkritik Framework Convention on Tobacco Control atau Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau secara penuh yang ditandatangani pada tahun 2004 oleh 174 negara di dunia. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum mengakses peraturan terebut.

Saat ini, Indonesia baru menerapkan beberapa poin dari FTCT melalui peraturan pemerintah nomor 109 tentang pengendalian produk tembakau seperti upaya untuk pengurangan dan pembatasan iklan rokok serta membuat area khusus untuk merokok.

Beberapa poin dari FCTC yang belum dipenuhi Indonesia, yaitu pemberian peringatan bergambar tentang bahaya rokok pada produk rokok, pembatasan akses anak terhadap rokok dan penjualan rokok secara tertutup.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+