Kompas.com - 16/12/2013, 20:23 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal mendapatkan tentangan dari kalangan pelaku industri sektor farmasi serta makanan dan minuman. Rencana mewajibkan sertifikasi produk halal akan memberatkan bagi kalangan pelaku industri.

Poin tentang sifat UU Jaminan Produk Halal sendiri apakah bersifat mandatory (wajib) atau voluntary sukarela masih menjadi perdebatan.

Pada awalnya, pemerintah yang menjadi inisiator pembahasan RUU Jaminan Produk Halal menghendaki sifatnya mandatory didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedangkan Komisi VIII DPR RI menghendaki voluntary.

Kalangan pelaku industri sendiri menghendaki sifatnya voluntary karena labelisasi halal merupakan sebuah pilihan agar tidak memberatkan.

Pengenaan label produk halal sendiri pada akhirnya akan menjadi sebuah kebutuhan untuk menarik minat serta memberikan jaminan kepada konsumen.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi), Darojatun Sanusi, mengatakan, UU Jaminan Produk Halal nantinya tidak tepat jika harus dikenakan kepada produk farmasi.

"Produk farmasi berbeda dengan makanan serta minuman karena sudah melalui proses registrasi yang cukup ketat," ujarnya di Jakarta, Senin (16/12/2013).

Menurut Darojatun, setiap produk farmasi harus memenuhi tiga kriteria yaitu keamanan, kasiat, dan kualitas. Ia menilai, seluruh persyaratan tersebut tela dicek oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Darojatun memastikan, bahwa mayoritas produk farmasi tidak akan menggunakan bahan yang tidak halal karena akan merugikan bagi kalangan perusahaan sendiri.

Keberadaan obat yang mengandung bahan tidak halal juga jumlahnya sangat sedikit dan digunakan dalam kondisi darurat saja.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Kontan
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Pekan, Simak Promo dari Bioskop CGV,  XXI, dan Cinepolis

Akhir Pekan, Simak Promo dari Bioskop CGV, XXI, dan Cinepolis

Spend Smart
Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Whats New
Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Whats New
[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

Whats New
Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Whats New
Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Spend Smart
APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak 'Sembunyikan' Hartanya di Singapura

Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak "Sembunyikan" Hartanya di Singapura

Whats New
Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Whats New
Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Rilis
Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Whats New
Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.