Kompas.com - 16/12/2013, 20:23 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

Darojatun menuturkan, bahwa isu terkait keberadaan obat yang mengandung bahan tidak halal atau berbahaya perlu dihentikan.

"Menjelang pelaksanaan BPJS pemerintah perlu mendorong ketersediaan obat di dalam negeri dan setiap saat bisa dibeli masyarakat," ujarnya.

GP Farmasi sendiri mencatat bahan baku produk farmasi sebesar 95%-nya diimpor dari luar negeri. Sejauh ini juga tercatat terdapat 10 perusahaan dari industri farmasi yang telah gulung tikar akibat kalah bersaing dengan produk farmasi seperti dari China dan Korea Selatan.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rahmat Hidayat, mengatakan, kewajiban memiliki sertifikasi produk halal akan memberatkan pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. "Kondisi saat ini sudah tidak masalah bagi kalangan pengusaha, sehingga sebenarnya tidak perlu dirubah," ujarnya.

Menurut Rachmat, pemerintah dan DPR sebaiknya membiarkan kalangan pengusaha untuk memilih sendiri apakah akan memiliki sertifikasi halal atau tidak. Jika sifatnya menjadi mandatory atau wajib maka bagi kalangan pengusaha makanan dan minuman kelas kecil akan sangat berat.

Rachmat menjelaskan, bahwa biaya sebesar Rp 6 juta di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM MUI) hanya sebagai tarif administrasi saja. Sedangkan, untuk biaya pengurusan sampai mendapatkan sertifikasi atau label halal untuk setiap produk bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Pengurusan sertifikasi produk halal sendiri harus sampai mengecek ke sumber bahan baku produk makanan dan termasuk proses produksinya. Label jaminan produk halal sendiri hanya berlaku dua tahun dan perlu diperpanjang kembali.

Rachmat menambahkan, bahwa kebijakan ketat seharusnya hanya ditujukan bagi perusahaan yang telah memiliki sertifikasi halal. "Bagi yang sudah memiliki label halal perlu diperketat, jika terbukti tidak sesuai dengan labelnya perlu langsung di hukum dengan tegas," katanya.

Ia menilai, bahwa peraturan yang ada sekarang sebenarnya sudah cukup untuk mengawasi penerapan produk berlabel halal. Contohnya seperti, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Kepala BPOM.

Mandatory atau voluntary

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Sumber Kontan
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Whats New
Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Whats New
Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Whats New
Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Eror, Ini Kata Pertamina

Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Eror, Ini Kata Pertamina

Whats New
Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Whats New
Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Whats New
Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Buruh: Memotivasi dan Peduli

Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Buruh: Memotivasi dan Peduli

Whats New
BUMN Berdikari Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Persyaratannya

BUMN Berdikari Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Tarif Listrik Orang Kaya Naik, Sri Mulyani Jamin Daya Beli Masyarakat dan Inflasi Terjaga

Tarif Listrik Orang Kaya Naik, Sri Mulyani Jamin Daya Beli Masyarakat dan Inflasi Terjaga

Whats New
Menpan-RB Tjahjo Kumolo Berpulang, Mentan SYL Ungkapkan Duka Mendalam

Menpan-RB Tjahjo Kumolo Berpulang, Mentan SYL Ungkapkan Duka Mendalam

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 61 Triliun dari 'Tax Amnesty' Jilid II

Pemerintah Kantongi Rp 61 Triliun dari "Tax Amnesty" Jilid II

Whats New
Insurtech Bakal Dongkrak Penetrasi Asuransi, Kenapa?

Insurtech Bakal Dongkrak Penetrasi Asuransi, Kenapa?

Whats New
Bank Indonesia Ulang Tahun Ke-69, Ini Pesan Gubernur BI

Bank Indonesia Ulang Tahun Ke-69, Ini Pesan Gubernur BI

Whats New
AAJI Dorong Investasi Industri Asuransi ke ESG

AAJI Dorong Investasi Industri Asuransi ke ESG

Whats New
BI Perkirakan Nilai Tukar Rupiah Tahun Ini di Kisaran Rp 14.300-14.700 Per Dollar AS

BI Perkirakan Nilai Tukar Rupiah Tahun Ini di Kisaran Rp 14.300-14.700 Per Dollar AS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.