Industri Keberatan jika Diwajibkan Halal

Poin tentang sifat UU Jaminan Produk Halal sendiri apakah bersifat mandatory (wajib) atau voluntary sukarela masih menjadi perdebatan.

Pada awalnya, pemerintah yang menjadi inisiator pembahasan RUU Jaminan Produk Halal menghendaki sifatnya mandatory didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedangkan Komisi VIII DPR RI menghendaki voluntary.

Kalangan pelaku industri sendiri menghendaki sifatnya voluntary karena labelisasi halal merupakan sebuah pilihan agar tidak memberatkan.

Pengenaan label produk halal sendiri pada akhirnya akan menjadi sebuah kebutuhan untuk menarik minat serta memberikan jaminan kepada konsumen.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi), Darojatun Sanusi, mengatakan, UU Jaminan Produk Halal nantinya tidak tepat jika harus dikenakan kepada produk farmasi.

"Produk farmasi berbeda dengan makanan serta minuman karena sudah melalui proses registrasi yang cukup ketat," ujarnya di Jakarta, Senin (16/12/2013).

Menurut Darojatun, setiap produk farmasi harus memenuhi tiga kriteria yaitu keamanan, kasiat, dan kualitas. Ia menilai, seluruh persyaratan tersebut tela dicek oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Darojatun memastikan, bahwa mayoritas produk farmasi tidak akan menggunakan bahan yang tidak halal karena akan merugikan bagi kalangan perusahaan sendiri.

Keberadaan obat yang mengandung bahan tidak halal juga jumlahnya sangat sedikit dan digunakan dalam kondisi darurat saja.

Darojatun menuturkan, bahwa isu terkait keberadaan obat yang mengandung bahan tidak halal atau berbahaya perlu dihentikan.

"Menjelang pelaksanaan BPJS pemerintah perlu mendorong ketersediaan obat di dalam negeri dan setiap saat bisa dibeli masyarakat," ujarnya.

GP Farmasi sendiri mencatat bahan baku produk farmasi sebesar 95%-nya diimpor dari luar negeri. Sejauh ini juga tercatat terdapat 10 perusahaan dari industri farmasi yang telah gulung tikar akibat kalah bersaing dengan produk farmasi seperti dari China dan Korea Selatan.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rahmat Hidayat, mengatakan, kewajiban memiliki sertifikasi produk halal akan memberatkan pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. "Kondisi saat ini sudah tidak masalah bagi kalangan pengusaha, sehingga sebenarnya tidak perlu dirubah," ujarnya.

Menurut Rachmat, pemerintah dan DPR sebaiknya membiarkan kalangan pengusaha untuk memilih sendiri apakah akan memiliki sertifikasi halal atau tidak. Jika sifatnya menjadi mandatory atau wajib maka bagi kalangan pengusaha makanan dan minuman kelas kecil akan sangat berat.