Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transaksi Wajib Pakai Rupiah

Kompas.com - 24/12/2013, 08:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Transaksi barang dan jasa di pusat perbelanjaan modern di dalam negeri wajib menggunakan mata uang rupiah. Praktik penggunaan valuta asing dalam berbagai transaksi di pasar domestik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Demikian penegasan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sri Agustina di Jakarta, Senin (23/12/2013). Pemerintah kini memusatkan perhatian terhadap fenomena pembayaran sewa ruang menggunakan valuta asing di pusat perbelanjaan modern.

”Ada dua peraturan Menteri Perdagangan yang secara tegas menyebut dan mengatur transaksi menggunakan mata uang rupiah. Ada sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha perdagangan,” kata Sri.

Pemerintah tidak akan menoleransi pusat perbelanjaan modern sebagai tempat yang menggunakan valuta asing dalam bertransaksi. Pemerintah akan menindak tegas praktik ini demi menjaga nilai tukar rupiah.

Kedua peraturan yang dimaksud Sri adalah Permendag No. 70/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Permendag No. 35/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Pasal 12 Permendag No. 70/2013 menyebutkan, biaya sewa yang disebutkan dalam perjanjian sewa-menyewa harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Adapun Pasal 6 (1) Permendag Nomor 35 Tahun 2013 mengatur sanksi bagi pelaku usaha dan Pasal 6 (2) mengatur penetapan harga barang atau tarif jasa yang harus menggunakan mata uang rupiah.

Pemerintah hanya membenarkan transaksi menggunakan valuta asing antara lain di bandar udara internasional. Namun, transaksi itu hanya boleh dilakukan dalam transaksi terbatas dan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai mata uang rupiah.

Salah satunya adalah transaksi pembayaran di toko bebas bea di dalam kawasan terbatas bandara udara internasional. Hal tersebut tidak dapat dilakukan di luar kawasan bandara.
Butuh ketegasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta pemerintah menertibkan praktik transaksi menggunakan valuta asing di pasar domestik. Ketegasan pemerintah melegakan dunia usaha.

Sofjan mengatakan, penggunaan valuta asing dalam transaksi di pasar domestik tidak hanya membuat nilai tukar rupiah gampang berfluktuasi, tetapi juga membebani dunia usaha.

Menurut Sofjan, fluktuasi kurs rupiah terhadap valuta asing seperti dollar AS membuat pengusaha ritel kewalahan membayar sewa ruang di pusat-pusat perbelanjaan.

Ketua Bidang Ritel Apindo Eddy Hartono mengatakan, hampir 60 persen mal di Jakarta menerapkan tarif sewa dalam dollar AS. Hal ini memberatkan pengusaha ritel saat kurs berfluktuasi seperti sekarang.

”Kenaikan sewa tempat dengan tarif dalam dollar AS semakin memojokkan ritel. Fluktuasi kurs rupiah membuat sektor ritel semakin kewalahan setelah upah minimum dan tarif listrik naik,” kata Eddy.

Dihubungi melalui pesan singkat di Roma, Italia, pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengatakan, pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjalankan peran masing-masing dalam menegakkan hukum terhadap transaksi menggunakan valuta asing. Menurut Yanuar, perdagangan apa pun di dalam negeri sudah sepatutnya menggunakan mata uang rupiah.

Praktik transaksi tidak menggunakan rupiah di pasar domestik membuat orang suka menyimpan valuta asing. Hal ini mengakibatkan kurs rupiah rentan terpengaruh gejolak ekonomi, baik bersifat fundamental maupun sebatas isu. Kurs rupiah saat ini bertahan di sekitar Rp 12.000 per dollar AS.

Selama ini dollar AS masih mendominasi kurs rupiah sehingga transaksi menggunakan valuta asing memperparah persepsi terhadap mata uang rupiah. Transaksi domestik tidak berkait dengan ekspor impor sehingga wajib menggunakan rupiah.

”Langkah penegakan hukum pemerintah menyangkut transaksi perdagangan, BI, dan OJK berkait penyelesaian transaksinya sehingga ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku,” kata Yanuar. (Aha/ham)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com