Jero Wacik: Menghilangkan BBM Subsidi secara Politis dan Sosial Kurang Pas

Kompas.com - 29/12/2013, 21:42 WIB
Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di salah satu SPBU milik Pertamina. 

KOMPAS/PRIYOMBODOAktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di salah satu SPBU milik Pertamina.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sepakat jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, ia tak sependapat jika pasokan BBM bersubsidi ke wilayah Jakarta dihentikan sama sekali.

"Kalau subsidi (BBM) di DKI itu dikurangi, itu saya saya setuju. Tapi, kalau dihilangkan itu agak-agak secara politis dan sosial kurang pas, karena masih ada warga yang kurang mampu, mereka itu berhak dapat subsidi," ujarnya ditemui usai paparan kinerja ESDM, Jumat (27/12/2013).

Jero mengatakan, masyarakat yang kurang mampu berhak mendapatkan subsidi. Dan, kata dia, di Jakarta masih banyak masyarakat yang kurang mampu. "Kalau dihilangkan bahasanya sulit itu, karena orang miskin di Jakarta kan, saudara kita yang kurang mampu pemerintah wajib memberikan subsidi. Kalau dikurangi, ya, di Menteng, di tempat yang elit, kalau bisa tidak ada BBM bersubsidi," katanya.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penghapusan pasokan BBM bersubsidi ke Jakarta bukan sebuah wacana semata. Sebab, kajian ini akan terus dimatangkan dan dilaksanakan tahun depan seusai pengadaan bus tingkat gratis. Apabila rencana ini memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah, maka DKI akan mempersiapkan kupon beras di tiap koperasi sebagai penekan angka inflasi. Seharusnya, pemerintah pusat dapat menyetujui usulannya sebab menghemat alokasi APBN.

"Tentunya partai politik enggak mau ngomong karena isu ini enggak populer, dan pasti rugi. Tapi kalau ada yang ngomong, sama seperti orang kena sakit usus buntu dikasih parasetamol, nanti meletus kamu," kata pria yang akrab disapa Ahok itu, pada Rabu (18/12/2013).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan pemberhentian subsidi BBM untuk kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebijakan tersebut dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X