Jero Wacik: Menghilangkan BBM Subsidi secara Politis dan Sosial Kurang Pas

"Kalau subsidi (BBM) di DKI itu dikurangi, itu saya saya setuju. Tapi, kalau dihilangkan itu agak-agak secara politis dan sosial kurang pas, karena masih ada warga yang kurang mampu, mereka itu berhak dapat subsidi," ujarnya ditemui usai paparan kinerja ESDM, Jumat (27/12/2013).

Jero mengatakan, masyarakat yang kurang mampu berhak mendapatkan subsidi. Dan, kata dia, di Jakarta masih banyak masyarakat yang kurang mampu. "Kalau dihilangkan bahasanya sulit itu, karena orang miskin di Jakarta kan, saudara kita yang kurang mampu pemerintah wajib memberikan subsidi. Kalau dikurangi, ya, di Menteng, di tempat yang elit, kalau bisa tidak ada BBM bersubsidi," katanya.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penghapusan pasokan BBM bersubsidi ke Jakarta bukan sebuah wacana semata. Sebab, kajian ini akan terus dimatangkan dan dilaksanakan tahun depan seusai pengadaan bus tingkat gratis. Apabila rencana ini memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah, maka DKI akan mempersiapkan kupon beras di tiap koperasi sebagai penekan angka inflasi. Seharusnya, pemerintah pusat dapat menyetujui usulannya sebab menghemat alokasi APBN.

"Tentunya partai politik enggak mau ngomong karena isu ini enggak populer, dan pasti rugi. Tapi kalau ada yang ngomong, sama seperti orang kena sakit usus buntu dikasih parasetamol, nanti meletus kamu," kata pria yang akrab disapa Ahok itu, pada Rabu (18/12/2013).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan pemberhentian subsidi BBM untuk kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebijakan tersebut dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal.