Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja Birokrasi Boros

Kompas.com - 31/12/2013, 07:48 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Birokrasi yang gemuk telah menyedot hampir separuh dari anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun. Kondisi ini membuat kemampuan belanja modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terus menurun. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengemukakan hal ini di Jakarta, Senin (30/12/2013). Fitra merupakan organisasi nonpemerintah nirlaba mendorong tata kelola anggaran yang akuntabel.

”Belanja rutin untuk keperluan pejabat dan pegawai negeri menghabiskan rata-rata 40 persen dari anggaran setiap tahun dan cenderung terus meningkat. Jumlah ini sangat menyakitkan rakyat karena tingkat penurunan kemiskinan dalam tujuh tahun terakhir hanya 0,9 persen per tahun,” kata Yenny.

Belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 mencapai Rp 1.726 triliun. Belanja negara dalam APBN Tahun 2014 ditetapkan Rp 1.842,5 triliun.

Yenny mengatakan, pemerintah enggan mengorbankan kepentingan birokrasi dengan mempertahankan belanja pegawai dan barang.

Pertumbuhan belanja pegawai selama tujuh tahun terakhir 16 persen (Rp 22,18 triliun). Anggaran belanja pegawai tahun 2006 masih Rp 73,2 triliun dan tahun 2012 mencapai Rp 232,9 triliun atau naik 300 persen.

Yenny mencontohkan, ada anggaran pembelian mobil pejabat sebesar Rp 139 miliar dalam anggaran Sekretariat Negara tahun 2014. Hal ini menunjukkan pemerintah dan DPR tidak peka dengan persoalan rakyat.

Pemerintah daerah juga meniru bagaimana pusat membelanjakan anggaran. Separuh dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengalokasikan sedikitnya 50 persen anggaran untuk belanja pegawai dan barang.

Menurut Yenny, hal ini membuat anggaran penanggulangan kemiskinan periode 2006-2012 sebesar Rp 402,4 triliun tidak mencapai sasaran. Yenny mengatakan, pemerintah seharusnya memahami benar persoalan di lapangan dan tidak terjebak dalam pencapaian makroekonomi secara kuantitatif.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar mengatakan, birokrasi adalah persoalan besar yang belum dibereskan setelah reformasi. ”Remunerasi ternyata tidak mampu mengubah moral kerja dan produktivitas pegawai negeri sipil dan honorer. Ini pekerjaan rumah kita di tahun-tahun mendatang,” kata Harry.

Setiap tahun alokasi belanja rutin pegawai terus meningkat. Padahal, semestinya dengan adanya reformasi birokrasi belanja rutin pegawai bisa turun. Jika hal itu diatasi, belanja modal pemerintah naik. (HAM/AHA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang Idul Adha, Jasa Marga Catat 376.000 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek

Libur Panjang Idul Adha, Jasa Marga Catat 376.000 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek

Whats New
Ini Kesalahan yang Paling Sering Dilakukan Saat Investasi

Ini Kesalahan yang Paling Sering Dilakukan Saat Investasi

Earn Smart
Produk Dekorasi Rumah Indonesia Bukukan Potensi Transaksi Rp 13,6 Miliar di Interior Lifestyle Tokyo 2024

Produk Dekorasi Rumah Indonesia Bukukan Potensi Transaksi Rp 13,6 Miliar di Interior Lifestyle Tokyo 2024

Rilis
Jasa Ekspedisi Dinilai Penting, Pengguna E-Commerce Tak Bebas Tentukan Pilihan

Jasa Ekspedisi Dinilai Penting, Pengguna E-Commerce Tak Bebas Tentukan Pilihan

Whats New
Selama Sepekan Harga Emas Antam Melonjak Rp 18.000 Per Gram

Selama Sepekan Harga Emas Antam Melonjak Rp 18.000 Per Gram

Whats New
Libur Panjang Idul Adha, 75.000 Tiket Kereta Cepat Whoosh Habis Terjual

Libur Panjang Idul Adha, 75.000 Tiket Kereta Cepat Whoosh Habis Terjual

Whats New
Kisah Hitler Membangun Ekonomi Jerman yang Porak Poranda usai Perang

Kisah Hitler Membangun Ekonomi Jerman yang Porak Poranda usai Perang

Whats New
Kominfo Minta Media Sosial Tak Muat Konten Pornografi dan Judi Online

Kominfo Minta Media Sosial Tak Muat Konten Pornografi dan Judi Online

Whats New
Cash Flow Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Mengaturnya

Cash Flow Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Mengaturnya

Earn Smart
Libur Idul Adha, KAI: 882.164 Tiket Kereta Ludes Terjual

Libur Idul Adha, KAI: 882.164 Tiket Kereta Ludes Terjual

Whats New
Refund Tiket Kereta Bisa Lewat Aplikasi Access by KAI, Ini Caranya

Refund Tiket Kereta Bisa Lewat Aplikasi Access by KAI, Ini Caranya

Whats New
Bulog Bakal Akuisisi Sumber Beras di Kamboja, Ini Kata Guru Besar IPB

Bulog Bakal Akuisisi Sumber Beras di Kamboja, Ini Kata Guru Besar IPB

Whats New
Cerita Pedagang Kulit Ketupat Dapat Rezeki Tambahan di Momen Idul Adha

Cerita Pedagang Kulit Ketupat Dapat Rezeki Tambahan di Momen Idul Adha

Whats New
Pelemahan Rupiah dari Perspektif Tiga Generasi Krisis Mata Uang

Pelemahan Rupiah dari Perspektif Tiga Generasi Krisis Mata Uang

Whats New
Bahan Pokok Minggu 16 Juni 2024: Harga Daging Ayam Naik, Tepung Terigu Turun

Bahan Pokok Minggu 16 Juni 2024: Harga Daging Ayam Naik, Tepung Terigu Turun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com