Wamen ESDM: Pemda yang Paling Maha Kuasa untuk Awasi BBM Bersubsidi

Kompas.com - 31/12/2013, 13:33 WIB
Wakil Menteri (Wamen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo Alfian KartonoWakil Menteri (Wamen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mempersilakan pemerintah daerah untuk ikut aktif mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM), bahkan dengan cara-cara kreatif, agar penyalurannya tepat  sasaran. Menurutnya, BPH Migas hanyalah sebagai badan yang mengatur distribusi BBM bersubsidi. Sementara, tiga distributor terpilih, hanyalah operator yang menyalurkan.

"Nah sekarang siapa yang mengawasi. Kita tanggungjawab untuk make sure ini tepat sasaran. Oleh karena itu, yang paling maha kuasa adalah di masing-masing Pemda, Walikota, Bupati," kata dia, di Jakarta, Selasa (31/12/2013).

"Pemda lah yang bersama-sama distributor mengawasi (penyalurannya). Mau mengeluarkan Perda kek, kupon kek, up to them," kata dia lagi.

Susilo mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi sepenuhnya adalah otoritas Pemda. Namun, jika menyetop penyaluran BBM bersubsidi, maka itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang.

"Wacana Wagub DKI untuk membatasi BBM subsidi monggo saja. Andi ( Kepala BPH Migas Andi Noor Sommeng) sudah membagikan, oke. Mau diambil monggo, mau disimpen silakan. Silakan diatur. Tapi, kalau menghilangkan subsidi itu, melanggar. Kalau misalnya DKI dapat 3 juta kiloliter, yang dijual 10.000 kiloliter, monggo saja. Mau keluarkan kupon silakan," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Rilis
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Whats New
Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Whats New
CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

Whats New
BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Whats New
Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

Rilis
Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Whats New
Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Whats New
Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Whats New
Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Whats New
Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Rilis
BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

Whats New
UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

Whats New
Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X