Wamen ESDM: Pemda yang Paling Maha Kuasa untuk Awasi BBM Bersubsidi

Kompas.com - 31/12/2013, 13:33 WIB
Wakil Menteri (Wamen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo Alfian KartonoWakil Menteri (Wamen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mempersilakan pemerintah daerah untuk ikut aktif mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM), bahkan dengan cara-cara kreatif, agar penyalurannya tepat  sasaran. Menurutnya, BPH Migas hanyalah sebagai badan yang mengatur distribusi BBM bersubsidi. Sementara, tiga distributor terpilih, hanyalah operator yang menyalurkan.

"Nah sekarang siapa yang mengawasi. Kita tanggungjawab untuk make sure ini tepat sasaran. Oleh karena itu, yang paling maha kuasa adalah di masing-masing Pemda, Walikota, Bupati," kata dia, di Jakarta, Selasa (31/12/2013).

"Pemda lah yang bersama-sama distributor mengawasi (penyalurannya). Mau mengeluarkan Perda kek, kupon kek, up to them," kata dia lagi.

Susilo mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi sepenuhnya adalah otoritas Pemda. Namun, jika menyetop penyaluran BBM bersubsidi, maka itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang.

"Wacana Wagub DKI untuk membatasi BBM subsidi monggo saja. Andi ( Kepala BPH Migas Andi Noor Sommeng) sudah membagikan, oke. Mau diambil monggo, mau disimpen silakan. Silakan diatur. Tapi, kalau menghilangkan subsidi itu, melanggar. Kalau misalnya DKI dapat 3 juta kiloliter, yang dijual 10.000 kiloliter, monggo saja. Mau keluarkan kupon silakan," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X