Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/01/2014, 08:33 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Argentina sepakat membawa tuduhan dumping oleh Uni Eropa terhadap produk minyak nabati ke penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia. Tuduhan dumping dan pengenaan bea masuk yang tinggi dinilai sebagai hambatan nontarif multilateral.

Uni Eropa menerapkan tarif masuk tertentu atau tarif khusus terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari Indonesia dan minyak kedelai dari Argentina pada 28 November 2013 karena menganggap minyak nabati dijual di bawah harga pasar.

Kantor berita Reuters menyebutkan, Komisi Eropa akan mengenakan tarif rata-rata 24,6 persen terhadap minyak nabati Argentina, dan 18,9 persen terhadap minyak nabati dari Indonesia yang diekspor ke negara-negara Eropa.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi menjelaskan, Indonesia dan Argentina juga akan saling mendukung di forum lobi. ”Indonesia dan Argentina sama-sama sepakat bahwa tuduhan dumping dengan menyatakan bahwa harga minyak nabati dari Indonesia dan Argentina dijual murah ke Eropa tidak logis. Itu yang akan dibawa ke penyelesaian sengketa di WTO,” kata Bachrul, Senin (6/1/2013).

Argentina disebut oleh Bachrul akan memberi dukungan saat Indonesia meminta pencabutan tarif khusus. Sebagai kompensasi, Indonesia akan memberikan dukungan kepada Argentina di penyelesaian sengketa WTO.

Pengenaan tarif khusus terhadap produk minyak nabati Indonesia dan Argentina akan berlaku selama lima tahun sejak diberlakukan pada November 2013.

Negara-negara Eropa menganggap penjualan minyak nabati dari Indonesia dan Argentina dengan harga murah akan mendistorsi pasar Eropa dan merusak industri manufaktur. Argentina dan Indonesia adalah dua eksportir terbesar minyak nabati ke Eropa yang menguasai 90 persen impor minyak nabati Eropa.

Bachrul menyatakan, hambatan nontarif ekspor ke Uni Eropa harus secepatnya diselesaikan karena kawasan itu merupakan pintu masuk ke negara-negara maju.

”Ada banyak hambatan, baik tarif maupun nontarif yang diterapkan terhadap CPO Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan itu di tingkat sidang WTO,” ujar Bachrul.

Perang dagang

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+