Kompas.com - 08/01/2014, 13:21 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi Undang-Undang Mineral dan batubara (Minerba) khususnya tentang larangan ekspor mineral pada 12 Januari tahun 2014 sudah dekat.

Terkait banyaknya penolakan dari pengusaha tambang, berembus kabar adanya rencana pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Namun terkait hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantah adanya revisi terhadap PP Minerba tersebut. "Belum sampai ada revisi. Baru berbagai macam pandangan. Jangan disalah mengartikan. PP itu sudah ada sejak 2010," tutur Hatta saat ditemui di Kantor Presiden, Rabu (8/1/2014).

Hatta menjelaskan, sejauh ini ada pandangan dari para gubernur, Mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra, kalangan dunia usaha, Kadin, dan Apindo. Berbagai macam pandangan tersebut, lanjut Ketua Umum PAN ini, harus didengarkan dan dipikirkan pemerintah.

Jadi, Hatta menegaskan, sampai saat ini, belum ada PP perubahan, jadi PP yang ada tetap PP 2010. Hatta juba gilang, bahan mentah golongan tidak diekspor.

"Yang dibicarakan sekarang ini, bagaimana yang sudah diolah, yang 100% diolah, yang baru 30% dimurnikan. Inikan yang ditanyakan itu. Nah itu yang sedang dibahas di Kementerian ESDM," terang Hatta. (Noverius Laoli)

Baca tentang


Sumber Kontan
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X