Kompas.com - 11/01/2014, 08:52 WIB
Ilustrasi: seorang operator alat berat sedang merapikan tumpukan sawit untuk dimasukkan ke mesih pengolahan CPO. KOMPAS/RENY SRI AYUIlustrasi: seorang operator alat berat sedang merapikan tumpukan sawit untuk dimasukkan ke mesih pengolahan CPO.
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai acuan harga minyak kelapa sawit mentah di pasar global. Dari total harga acuan tarif bea keluar, 60 persen dibentuk dari harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) domestik.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menjelaskan hal ini di Jakarta, Jumat (1/1). Adapun sisanya berasal dari harga CPO di Malaysia (20 persen) dan Rotterdam, Belanda (20 persen).

”Ini bagus karena tingkat ketergantungan Indonesia terhadap pembentuk komposit lain makin kecil. Berkaca pada timah, harga Indonesia paling tinggi dan terus meningkat. Bahkan, jika selisih harga CPO dengan salah satu pembentuk komposit lebih dari 20 dollar AS per ton, Indonesia bisa menggunakan harga sendiri,” kata Gita, Jumat (10/1).

Sebelum gabungan pembentuk (komposit) harga baru ini berlaku September 2013, harga acuan tarif bea keluar dihitung rata-rata sederhana dengan menggabungkan harga Indonesia, Malaysia, dan Belanda. Langkah ini membuat Indonesia tidak menikmati keuntungan dari pembentukan harga CPO.

”Dengan pulihnya perekonomian negara-negara mitra utama dagang Indonesia dan negara tujuan ekspor CPO, ekspor Indonesia akan meningkat. Ini akan menguntungkan transaksi perdagangan Indonesia,” ujar Gita.

Pemerintah menggunakan harga komposit untuk menentukan tarif bea keluar yang direvisi setiap bulan mengikuti fluktuasi harga CPO di ketiga negara. Sejak tahun 2007, pemerintah menetapkan tarif bea keluar CPO secara progresif sesuai fluktuasi harga pasar.

Sudah sepatutnya Indonesia mendominasi komposit harga acuan karena merupakan produsen terbesar CPO dunia, meninggalkan Malaysia sejak tahun 2006.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) M Fadhil Hasan mengatakan, hal ini langkah baik yang harus diikuti dengan kebijakan lain untuk lebih menghidupkan bursa komoditas di dalam negeri. Langkah itu, antara lain, membuat kebijakan yang menarik perusahaan CPO swasta dan badan usaha milik negara lebih banyak bertransaksi di bursa komoditas di dalam negeri.

Sementara itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kian memprihatinkan. Perizinan per Juni 2013 seharusnya hanya sekitar 1,5 juta hektar. Namun, saat ini izin yang diberikan mencapai lebih dari 4 juta hektar. Pemerintah Provinsi Kalbar dan kabupaten harus segera menghentikan izin perkebunan kelapa sawit karena dampak kerusakan hutan semakin terasa.

”Pemprov dan pemerintah kabupaten di Kalbar tidak konsisten. Ini bisa membuat hutan di Kalbar semakin rusak,” ujar aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalbar, Hendrikus Adam, di Pontianak. Menurut dia, dampak kerusakan hutan sudah semakin terasa di sejumlah wilayah. (HAM/AHA/ESA)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Spend Smart
Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Whats New
Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Whats New
Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Whats New
Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Whats New
UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

Smartpreneur
KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

Rilis
LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Whats New
Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Whats New
Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Whats New
Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Rilis
Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Whats New
Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.