Pemerintah Tak Terima Dituding Longgarkan UU Minerba

Kompas.com - 13/01/2014, 11:41 WIB
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa KOMPAS.COM/Sandro GatraMenteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa tak mau jika pemerintah disebut melonggarkan aturan mineral tambang dan batubara (minerba).

“No, no, no. Saya tidak ingin ada istilah pelonggaran, pengetatan. Saya hanya ingin UU (minerba) ini dijalankan,” kata Hatta, di Jakarta, Senin (13/1/2014). Perkara di luar UU minerba, terkait teknis implementasinya menjadi urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hatta menegaskan itu menjadi kewenangan Kementerian di bawah Jero Wacik, sepanjang tidak melanggar inti UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba), yang muaranya adalah adanya nilai tambah.

“Intinya itu harus ada nilai tambah. Muara dari UU itu kan harus ada nilai tambah. Jadi tidak boleh tidak ada nilai tambah,” ujarnya.

Hatta menambahkan, meski nilai tambah menjadi tujuan Uuminerba, namun di dalam penjelasannya ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek seperti pendapatan negara, keekonomian daerah, dan tenaga kerja itulah yang sebut Hatta menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerbitkan kembali turunan UU minerba, bukan berarti melonggarkan aturan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (11/1/2014), telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan itu adalah aturan pelaksanaan UU minerba.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X