Gas Diekspor, Ketahanan Energi Indonesia Lemah

Kompas.com - 14/01/2014, 15:23 WIB
Jaringan pipa gas. Perusahaan Gas Negara (PGN)Jaringan pipa gas.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Ali Masykur Musa menuturkan, kisruh kenaikan harga elpiji beberapa waktu lalu hanyalah gunung es dari problematika kedaulatan energi di Indonesia.

Ia menengarai permasalahan energi termasuk gas masih akan panjang lagi. Pasalnya, saat ini 60 persen total produksi gas Indonesia suda terlanjur diekspor dengan kontrak jangka panjang.

"Sekarang kalau bicara konversi BBM ke BBG apakah ada pasokannya untuk public transportation dan mobil dinas. Sementara pabrik pupuk saja kekurangan pasokan gas," kata Ali di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (14/1/2014).

Padahal, jika konversi bisa dijalankan, negara bisa melakukan penghematan subsidi hingga Rp 17,8 triliun. Oleh karena itu, Ali mendesak pemerintah agar berani melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaan migas asing.

"Suka tidak suka, kalau mau ada kedaulatan energi maka harus ada renegosiasi kontrak," ungkap peserta konvensi capres Partai Demokrat itu.

Lebih lanjut dia menambahkan, pemerintah harus membuat regulasi baru pengganti UU No.22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2 yang sudah diuji materi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Permasalahan gas, kata Ali, tidak bisa hanya diatasi dengan membenahi masalah di hilir dengan menaikkan harga elpiji. "Kalau tidak nanti sakit kronis, tapi yang diobati kulitnya aja. Sebagai BPK dan calon Presiden saya mendukung pemerintah lebih berani melakukan renegosiasi kontrak," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X