Pengamat: Pertamina Tak Perlu Akuisisi PGN

Kompas.com - 14/01/2014, 20:27 WIB
Ilustrasi KOMPAS/AGUS SUSANTO Ilustrasi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat BUMN, Said Didu menyatakan sikap tak setuju adanya open access, apalagi akan berujung pada rencana akuisisi PT Pertamina (Persero) atas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

"Kalau menurut saya, jangan ada akusisi. Benahi saja keduanya (PGN dan Pertamina). Daripada (akuisisi) malah mengganggu korporasinya ke atas," ungkap Said di Jakarta, Selasa (14/1/2014).

Mantan Sekretaris BUMN itu juga mengatakan, sejauh ini tidak ada komplain dari produsen maupun konsumen gas terhadap PGN. Dia melihat keinginan open access datang dari para trader, yang hanya mau berdagang tanpa mengeluarkan modal untuk membangun pipa gas.

"Jadi kan lucu, dia enggak punya duit tapi mau dagang gas. Biasanya ini pemain yang dekat dengan kekuasan. Jelang akhir jabatan ini semakin tinggi permintaan yang seperti itu," lanjut Said.

Dia menambahkan, kalaupun toh akhirnya pemerintah menyetujui adanya akuisisi, masih banyak hal yang perlu diperhatikan, misalnya soal kepemilikan saham.

Sebagaimana diketahui 43 persen saham PGN dikuasai publik. Apakah publik tersebut masih mau menjadi pemilik saham? Kalau tidak mau, lanjut Said, artinya Pertamina harus membeli sahamnya (tender offer).

"Persoalan lain, apakah pemerintah akan menghibahkan sahamnya ke Pertamina. Atau Pertamina harus membeli sahamnya pemerintah yang ada di PGN," kata dia lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, menurut Said, isu akuisisi ini hanya persoalan open acces yang dibesar-besarkan. Mudahnya, kata dia, kalau Pertamina merasa bisa lebih murah membangun sendiri pipa gasnya, seharusnya tinggal bangun saja, tidak perlu mencaplok PGN.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X