Kompas.com - 16/01/2014, 07:06 WIB
Warga korban banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, dievakuasi menggunakan perahu karet ke tempat pengungsian, Senin (13/1/2014). Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi dan air kiriman dari Bogor. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINWarga korban banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, dievakuasi menggunakan perahu karet ke tempat pengungsian, Senin (13/1/2014). Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi dan air kiriman dari Bogor. TRIBUNNEWS/HERUDIN
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memerintahkan semua maskapai penerbangan tidak menghanguskan tiket penumpang yang terlambat karena terhadang banjir bandang.

Maskapai penerbangan juga diminta memfasilitasi penumpang untuk penerbangan berikutnya.Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan, Rabu (15/1/2013), mengatakan, calon penumpang pesawat udara di Manado, Sulawesi Utara, dan Makassar, Sulawesi Selatan, saat ini tidak bisa menuju bandar udara karena akses tertutup banjir.

”Saat ini, banyak penumpang yang kesulitan menuju Bandara Sam Ratulangi dan Bandara Hasanuddin karena banjir. Akibatnya, banyak yang tidak bisa mencapai bandara tepat waktu. Untuk kasus seperti ini, kami mengimbau agar maskapai penerbangan mengakomodasi mereka,” kata Bambang.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Djoko Murjatmodjo sudah mengirimkan surat kepada maskapai penerbangan untuk tidak menghanguskan tiket penumpang yang terlambat.

Penumpang yang terlambat juga mendapat layanan dialihkan ke penerbangan berikutnya tanpa dikenai denda.

Sementara itu, Ikhsan Rosan, Manajer Senior Komunikasi Eksternal PT Garuda Indonesia, mengatakan, pihaknya selalu mengakomodasi penumpang yang mengalami kesulitan karena kondisi darurat.

”Ini, kan, kondisi darurat. Tidak ada yang bisa menghindar dari kondisi seperti ini. Garuda sangat mengerti dan akan memberikan kemudahan bagi penumpang,” kata Ikhsan.

Maklumat pelayaranSementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai memberikan instruksi kepada para syahbandar agar menunda pemberian surat persetujuan berlayar bagi kapal perahu nelayan, kapal tongkang, kapal ro-ro, kapal landing, kapal feri, dan kapal berkecepatan tinggi yang berlayar di seluruh perairan Indonesia.

Selain itu, kapal dengan tinggi lambung timbul kurang dari 3 meter juga tidak boleh berlayar di perairan yang diperkirakan akan terjadi gelombang tinggi 3 meter hingga 5 meter.

Semua jenis kapal juga diminta untuk menunda berlayar di perairan yang diperkirakan akan terjadi gelombang setinggi 4 meter sampai 5 meter. Kapal yang tidak laik dan alat keselamatannya tidak lengkap juga dilarang berlayar. (ARN)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X