Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Setuju Kenaikan Tarif Listrik Berkala

Kompas.com - 22/01/2014, 08:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat memberlakukan kenaikan tarif tenaga listrik bagi pelanggan industri besar secara berkala setiap dua bulan hingga mencapai tarif keekonomian mulai 1 Mei 2014. Total besaran kenaikan tarif listrik itu berkisar 38,9 persen sampai 64,7 persen dengan nilai penghematan subsidi listrik sekitar Rp 8,9 triliun.

Demikian kesimpulan rapat kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik di Jakarta, Selasa (21/1). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana itu dihadiri Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji.

Sutan menjelaskan, Komisi VII DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menghapus subsidi listrik secara bertahap terhadap pelanggan industri menengah (I3) yang merupakan perusahaan terbuka dan industri besar (I4). Kelompok I3 adalah pelanggan dengan daya lebih dari 200 kilovolt ampere (kVA) hingga 30.000 kVA, sementara kelompok I4 adalah pelanggan dengan daya di atas 30.000 kVA.

Jero Wacik menjelaskan, penyesuaian tarif listrik itu akan dilakukan setiap dua bulan mulai 1 Mei 2014 dengan jadwal kenaikan tarif listrik ditetapkan pada Mei, Juli, September, dan November. Dengan demikian, tarif listrik pada akhir tahun ini merupakan tarif keekonomian atau tidak lagi disubsidi pemerintah.

Besaran kenaikan tarif listrik tahun ini bagi golongan pelanggan industri menengah I3 yang sudah terbuka (go public) sebesar 38,9 persen. Dari total jumlah pelanggan I3 yang sebanyak 11.129 perusahaan, 371 perusahaan adalah perusahaan terbuka di antaranya PT Astra International dan PT Gudang Garam.

Besaran kenaikan tarif listrik untuk kelompok pelanggan I4 mencapai 64,7 persen yang akan diterapkan secara bertahap setiap dua bulan. Saat ini jumlah pelanggan I4 sebanyak 61 perusahaan, antara lain pabrik semen dan baja. ”Besaran kenaikan tarif listrik per dua bulan masih dihitung, kenaikan per dua bulan itu akan disesuaikan dengan pengurangan subsidi listrik yang disepakati dalam Badan Anggaran DPR,” kata Nur Pamudji.

Berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPR, subsidi listrik dialokasikan Rp 81,77 triliun. Itu terdiri dari subsidi listrik Rp 71,36 triliun dan cadangan risiko energi Rp 10,41 triliun. Badan Anggaran DPR dan pemerintah juga sepakat menghapus subsidi pelanggan I4 sebesar Rp 7,57 triliun dan subsidi pelanggan I3 yang terbuka Rp 1,39 triliun. (EVY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com