Jika Terbukti Monopoli Bisnis Elpiji, Pertamina Kena Denda

Kompas.com - 24/01/2014, 07:39 WIB
Harga elpiji di Polewali Mnadar tetap dijual mahal Rp 120 ribu pertabung meski pemerinta sudah menetapkan harga baru Rp 82.200 pertabung atau naik Rp 1000 dari harga sebelumnya. KOMPAS.com/ JunaediHarga elpiji di Polewali Mnadar tetap dijual mahal Rp 120 ribu pertabung meski pemerinta sudah menetapkan harga baru Rp 82.200 pertabung atau naik Rp 1000 dari harga sebelumnya.
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Ahmad Junaidi menyatakan,  PT Pertamina bisa kena denda Rp 25 miliar, jika ketahuan melakukan monopoli elpiji 12 kg.

"Apabila Pertamina terbukti melakukan praktek monopoli maka sanksi yang diberikan antara lain menjatuhkan denda yang berkisar antara Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar atau mengganti rugi serta penghentian kegiatan usaha," ujar Junaidi, Kamis (23/1/2014).

KPPU memanggil Pertamina untuk meminta klarifikasi mengenai kebijakan menaikkan harga 12 kg. Pasalnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 yang menyatakan adanya campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak seperti BBM dan gas bumi ini.

"KPPU menilai tindakan Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar kewenangan," ungkap Junaidi.

Lebih lanjut Junaidi mengatakan Pertamina menguasai lebih dari 50 persen pasar penjualan elpiji oleh sebab itu kebijakan yang diambil Pertamina menjadi sorotan KPPU. Dia menyebut KPPU mencermati ada tidaknya praktek monopoli yang dilakukan oleh badan usaha yang menguasai lebih dari 50 persen pasar seperti aksi spekulasi baik dilakukan korporasi maupun pelaku usaha lain.

"Monopoli tidak salah menurut undang-undang. Yang salah praktek monopolinya. Yang kami perhatikan kemungkinan aksi spekulasi baik dilakukan korporasi, termasuk aksi spekulasi pelaku usaha lain," kata Junaidi.

Pertamina bantah

Sementara Direktur LPG dan Produk Gas Pertamina, Gigih Wahyu Irianto, membantah telah melakukan praktik monopoli di dalam bisnis elpiji 12 kilogram.  

"Kami tidak monopoli elpiji umum. Kalau mau jualan elpiji 12 kg silahkan," ujarnya di kantor KPPU.

Gigih menjelaskan, elpiji 12 kg yang dijual Pertamina sampai saat ini merupakan jenis elpiji umum. Penjualan elpiji 12 kg berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 29 Tahun 2006.

Gigih mengatakan, kategori elpiji umum ini besaran harganya ditentukan oleh badan usaha dengan mempertimbangkan tiga hal yakni harga patokan, daya beli masyarakat serta keberlanjutan usaha dari badan usaha itu sendiri.

"Saya sampaikan ke teman-teman badan usaha yang bergerak di elpiji, dengan harga sekarang siapa yang mau masuk. Siapa yang mau berusaha tapi rugi," ungkap Gigih.

Gigih menambahkan sekarang ini Pertamina menaikkan harga elpiji, sesuai ketentuan peraturan perundangan Permen ESDM. Gigih menjelaskan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhak menentukan harga sendiri.

"Kalau nanti ternyata pemerintah, legislatif menghendaki harga dikontrol pemerintah ya silakan, aturan pemerintahnya diubah dengan konsekuensi disubsidi pemerintah. bukan disubsidi pertamina seperti saat ini," kata Gigih. (Adiatmaputra Fajar Pratama)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Diprediksi Melemah Jelang Lebaran, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diprediksi Melemah Jelang Lebaran, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Penasaran Berapa Harga Bensin di Arab Saudi yang Kaya Minyak?

Penasaran Berapa Harga Bensin di Arab Saudi yang Kaya Minyak?

Whats New
Mengenal Holywings, Bar-Resto yang Dilirik Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Mengenal Holywings, Bar-Resto yang Dilirik Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Whats New
Holywings: Berawal dari Kedai Nasi Goreng, Hingga Sahamnya Mau Dibeli Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Holywings: Berawal dari Kedai Nasi Goreng, Hingga Sahamnya Mau Dibeli Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Smartpreneur
Pempek dan Tekwan Model Picu Inflasi di Bangka Belitung

Pempek dan Tekwan Model Picu Inflasi di Bangka Belitung

Whats New
Di Wilayah Ini, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Mahal Jelang Lebaran

Di Wilayah Ini, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Mahal Jelang Lebaran

Whats New
Larangan Mudik Lebaran, Penerbangan di Bandara AP II Turun 90 Persen

Larangan Mudik Lebaran, Penerbangan di Bandara AP II Turun 90 Persen

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Akan Berikan Insentif Pajak untuk Sektor Ritel

Siap-siap, Pemerintah Akan Berikan Insentif Pajak untuk Sektor Ritel

Whats New
Sudah 1.300 Toko Ritel Tutup Akibat Terdampak Pandemi Covid-19

Sudah 1.300 Toko Ritel Tutup Akibat Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Protes ke Mabes Polri, Kreditur Indosterling MInta Pidana Terkait PKPU Dihentikan

Protes ke Mabes Polri, Kreditur Indosterling MInta Pidana Terkait PKPU Dihentikan

Rilis
17 Sektor yang Berhak Dapat Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

17 Sektor yang Berhak Dapat Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

Whats New
Indonesia Minta Malaysia Kembali Rundingkan MoU Penempatan PMI

Indonesia Minta Malaysia Kembali Rundingkan MoU Penempatan PMI

Whats New
Mudik Dilarang, Kemenhub Buka Posko Pengendalian Transportasi

Mudik Dilarang, Kemenhub Buka Posko Pengendalian Transportasi

Whats New
Perluas Bisnis, Chandra Asri Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1 Triliun

Perluas Bisnis, Chandra Asri Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1 Triliun

Rilis
RI dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Terkait Pelindungan Pekerja Migran

RI dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Terkait Pelindungan Pekerja Migran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X