Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Dominan Membiayai Kereta Peluru

Kompas.com - 02/02/2014, 12:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek kereta cepat shinkansen Jakarta-Bandung melaju ke tahap feasibility study atau studi kelayakan. Nantinya, skema pembiayaan kereta ini dijalin antara kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), dengan porsi pemerintah dominan.

Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan, proyek ini adalah proyek yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tidak hanya menggunakan teknologi yang hemat bahan bakar, namun juga hemat waktu.

Dengan kecepatan kereta yang akan melaju hingga 300 km/jam, waktut tempuh Jakarta-Bandung hanya memakan waktu 37 menit. Rute kereta ini adalah Jakarta, Bekasi, Cikarant, Karawang, dan Gedebage dengan jarak tempuh 133 kilometer.

Menurut Bastary, skema KPS adalah skema yang paling memungkinkan untuk membiayai proyek kereta ini. Pasalnya estimasi biaya yang diperlukan untuk membangun Shinkansen mencapai Rp 56 triliun.

"Dan pentingnya lagi adalah diambil alih dominan pemerintah," ujar Bastary pekan lalu. Pemerintah akan berkontribusi di atas 50 persen dalam pembiayaan.

Pembahasan mengenai skema pembiayaan ini baru akan dilakukan pada April 2015 mendatang, menunggu hasil studi perencanaan dasar kereta. Adapun studi kelayakan kereta dilakukan oleh pemerintah Jepang, yang menghibahkan dana 15 juta dollar AS untuk studi ini.

Uji kelayakan akan berlangsung selama dua tahap. Tahap pertama dimulai pada akhir Januari hingga April 2015. Pembahasan mengenai perencanaan dasar kereta. Takah kedua, mulai April - Desember 2015 akan membahas detail kalkulasi harga pembangunan.

Di sisi lain, Askolani, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan, pembiayaan akan dikoordinasikan dengan kementrian terkait. Misalnya, kemungkinan mencari pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Andai diperlukan, Dirjen Pengelolaan Utang yang menengok beban dan bunga utangnya.

Tak hanya soal biaya, Kementerian Perhubungan juga dilibatkan untuk menunjukkan sektor atau rute yang akan dilewati.

Namun, Aslokani belum memberi kepastian mengenai kemungkinan pendanaan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Belum tahu. Harus lihat hasil studi kelayakannya dulu," kata dia. (Margareta Engge Kharismawati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Whats New
Syarat dan Cara Pinjam Uang di Pegadaian, Bisa Online Juga

Syarat dan Cara Pinjam Uang di Pegadaian, Bisa Online Juga

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com