Kompas.com - 03/02/2014, 09:43 WIB
- --
EditorErlangga Djumena

Baiklah supaya agak lebih jelas, mari kita coba analisis sekilas bagaimana duduk perkara dari ribut-ribut tersebut.  Saya melihat dari kacamata independen, yang meski hanya sedikit, pernah bersentuhan dengan TVRI, mengikuti sejarah TVRI, dan membedahnya dengan kacamata manajemen.  Kegusaran saya terutama adalah pada pemborosan yang terjadi, ancaman bagi keberlangsungan, dan pudarnya masa depan. Dengan kata lain: buang uang dan hanya melakukan langkah sia-sia yang menyakitkan.

Saya mulanya menangkap kabar dari rapat dengar pendapat (RDP) di antara mereka yang terkesan konstruktif. Komisi I mendukung proses revitalisasi TVRI dan meminta Dewan Pengawas merumuskan rencana strategis (renstra) tahun 2011-2016. Komisi I juga meminta proses pemilihan dewan direksi TVRI dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sesuai UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dan PP No. 13/2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, kewenangan mengangkat dan memberhentikan direksi ada di Dewan Pengawas. Lalu, Komisi I juga meminta Dewan Pengawas mengawasi realisasi anggaran TVRI oleh Pelaksana Tugas Direksi TVRI.  Betapa bagusnya gagasan-gagasan itu.

Benih-benih persoalan mulai muncul pada RDP berikutnya. Komisi I menilai pemilihan direksi TVRI prosesnya kurang transparan, akuntabel dan profesional. Lalu, Komisi I meminta Dewan Pengawas menyerahkan semua dokumen seleksi direksi TVRI. Padahal, bukankah itu domain dewan pengawas yang dilindungi oleh Undang-undang? Soal teman kita tak terpilih, di era governance ini saya kira biasalah. Tapi kalau karena tersinggung lalu bungkusnya adalah akuntabilitas, tentu saja bisa lain jadinya.

Hubungan keduanya kian memanas dan intervensi beberapa anggota Komisi I pun kian dalam. Sekelompok orang dalam Komisi itu meminta Dewan Pengawas meninjau ulang keputusannya mengangkat direksi TVRI, meminta penjelasan penggunaan dana non APBN TVRI, penggunaan anggaran non operasional, evaluasi kinerja direksi TVRI, dokumen satuan tiga anggaran TVRI, dan dokumen kontrak manajemen dewan direksi TVRI.  Di tengah sengkarut itu, ada masalah baru: TVRI menayangkan muktamar Hizbut Tahir Indonesia (HTI) yang membuat berang anggota Komisi I lainnya.

Lalu, ketika direksi TVRI diberhentikan oleh Dewan Pengawas, Komisi I berbalik arah. Mereka meminta agar direksi TVRI—yang telah diberhentikan oleh Dewan Pengawas—tetap menjalankan tugasnya. Komisi ini juga mengancam  akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengkaji persoalan-persoalan di TVRI, serta membekukan anggaran TVRI—kecuali untuk gaji dan operasional.  

Sekarang bayangkan kalau anda yang menjadi Dewan Pengawas yang dilantik dengan penuh kemesraan, dan menghadapi persoalan yang sangat inkonsisten seperti ini.  Menurut anda, adakah putra terbaik Indonesia ( ya, sebutlah keras-keras nama bangsa kebangganmu ini) yang mampu menjalankannya?  Mumet, sakit kepala, tak bisa tidur, atau bahkan lebih baik tinggalkan saja? Seorang CEO bahkan mengatakan, "Suruh saja politisi itu memimpin TVRI biar mereka tahu rasa mumetnya minta ampun."  

Kisruh tersebut jelas berimbas pada kinerja TVRI. LPP  ini tak bisa menyajikan program-program terbaru dan akhirnya semakin ditinggalkan pemirsanya.
 
Harapan yang sama

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Semua ribut-ribut tadi terasa aneh, sebab sebetulnya kita sekalian mempunyai harapan yang sama terhadap TVRI. Kalau saya bicara “kita” itu artinya saya, masyarakat luas, pihak internal TVRI dan tentunya juga semua pihak di Komisi I DPR.

Kita punya harapan agar acara-acara TVRI bisa sekelas dengan tayangan BBC (Inggris), ABC (Australia), NHK (Jepang) KTV (Korea Selatan) atau CCTV dari China. Di BBC, misalnya, kita bisa menikmati acara-acara semacam BBC Knowledge, Undercover Boss, Extreme Fishing hingga Top Gear, atau Dragons Den dan High Street Dreams. Acara-acara tersebut, menurut saya, bukan hanya menghibur, tetapi juga mendidik.

Kita juga berharap TVRI bisa go international, sehingga menjadi acuan masyarakat dunia dalam mencari informasi tentang Indonesia. Dengan go international, TVRI dapat menjadi media untuk “menjual” Indonesia baik dari sisi pariwisata, keindahan flora-fauna, kekayaan alam dan budayanya. Intinya, melalui siaran internasionalnya, TVRI mampu membuat kita lebih dikenal oleh masyarakat dunia dan menumbuhkan rasa percaya diri bangsa.  Dan untuk itu TVRI tak bisa dibangun dengan cara-cara transaksional, reaktif, mudah marah, adu kekuatan, atau cara-cara jangka pendek.  Televisi seperti itu hanya bisa dibangun dengan langkah-langkah jangka panjang yang visioner, yang kolaboratif dan saling respek.

Halaman:
Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.