Karyawan BUMN Pertanyakan Implementasi BPJS Kesehatan

Kompas.com - 04/02/2014, 13:00 WIB
KOMPAS.com/SUKOCO Ilustrasi peserta BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu penyesuaian, sehingga benefit yang diterima karyawan tidak berkurang dengan berjalannya program pemerintah tersebut.

"Menang kemudian kalau saya cocokkan di BUMN jadi persoalannya beragam. Misalnya, BUMN yang punya rumah sakit. Jadi perlu penyesuaian," kata Direktur SDM dan Umum LKBN Antara Naufal Mahfudz, Selasa (4/2/2014).

Di sisi lain, ia menanyakan perihal standar tarif pelayanan, capitacy dan non capitacy. Ia juga menanyakan bagaimana implementasi INA CBGs. Dia mencontohkan, persoalan yang ditemui di lapangan setelah sebulan BPJS Kesehatan beroperasi adalah beberapa rumah sakit tak lagi melayani karyawan Telkom yang telah menjadi peserta Askes.

"Dirut BUMN dengan Presiden sudah berkomitmen, mereka menandatangi untuk ikut serta BPJS. Tapi sekali lagi, tiap BUMN harusnya diberikan keistimewaan," terang Naufal.

Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron menuturkan, BPJS Kesehatan ini bakal menjadi penyelenggara dan program jaminan sosial yang terbesar. Karena besarnya itu, kata dia, sudah pasti penuh dengan dinamika.

Ia mencontohkan, Jerman saja harus melalui 100 tahun untuk merampungkan sosialisasi dan implementasi jaminan sosialnya. Ia menyadari, dan berharap publik juga paham bahwa persiapan untuk implementasi BPJS Kesehatan butuh waktu. Namun, ia memastikan implementasinya akan sesuai dengan peta jalan yang disusun pemerintah, yakni selama 5 tahun.

"Jika ada yang tanya saya, selesai besok bisa enggak? Saya bilang setahun (selesai) hebat. Saya jamin setahun tidak selesai, karena nature-nya kompleks," ujar Ali.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorBambang Priyo Jatmiko
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X