Kompas.com - 06/02/2014, 11:02 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha tambang menilai penetapan bea keluar (BK) mineral tambang progresif sebesar mulai 20 atau 25 persen hingga 60 persen pada 2016 sangat memberatkan dan merugikan pelaku usaha.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Mineral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Didie W. Soewondho menuturkan, besaran BK tersebut melebihi profit margin perusahaan dengan sejumlah beban formal dan nonformal.

"Sangat disayangkan menurut hemat kami, penetapan besaran BK tersebut tidak memperhatikan struktur biaya dalam proses pengolahan. Sehingga, mengakibatkan operasi tambang berhenti total," terang Didie dalam keterangan resminya, Rabu (5/2/2014).

Dampak dari BK yang begitu besar, akan menyebabkan operasional perusahaan terhenti. Ini dapat menimbulkan masalah seperti pemutusan hubungan kerja, yang diikuti masalah sosial baru.

Kadin memaparkan, implikasinya antara lain, penurunan drastis penerimaan Negara dan Daerah, memburuknya neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah, kerugian perusahaan, dan terjadinya default claim dan demurrage.

Atas dasar kemungkinan implikasi tersebut, Kadin meminta pemerintah untuk melakukan penyempurnaan konsep batas minimum ekspor, yang telah diluncurkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2014 serta Peratusan Menteri ESDM No.1 tahun 2014.

"Kepada Presiden RI kami mohon perhatian dan dukungan yang sangat besar, agar pembangunan fasilitas smelter di Indonesia khususnya yang dibangun oleh pemegang IUP baik pengusaha nasional maupun BUMN dapat segera terwujud, dengan menyelaraskan peraturan peraturan turunannya agar tidak bernada sumbang. Semoga akan tercatat dalam sejarah, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pembangun industri mineral di Indonesia," ucap Didie.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan BK ini sebagai instrumen untuk memonitor komitmen perusahaan tambang dalam membangun pabrik pemurnian bijih mineral (smelter).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

R&I Pertahankan Rating Utang RI, BI: Stabilitas Ekonomi Indonesia Terjaga

R&I Pertahankan Rating Utang RI, BI: Stabilitas Ekonomi Indonesia Terjaga

Whats New
Setelah Terseok-seok, IHSG Berpeluang Bangkit Hari Ini

Setelah Terseok-seok, IHSG Berpeluang Bangkit Hari Ini

Earn Smart
Nasabah Kresna Life Gugat OJK ke Pengadilan, Apa Saja Tuntutannya?

Nasabah Kresna Life Gugat OJK ke Pengadilan, Apa Saja Tuntutannya?

Whats New
Saatnya Berbagi Cuan Tambang dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Saatnya Berbagi Cuan Tambang dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Whats New
10 Negara OPEC Turunkan Produksi, Harga Minyak Dunia Terpantau Menguat

10 Negara OPEC Turunkan Produksi, Harga Minyak Dunia Terpantau Menguat

Whats New
Daftar 10 Perusahaan Penerima PMN BUMN Rp 73 Triliun dan Rincian Penggunaan Dananya

Daftar 10 Perusahaan Penerima PMN BUMN Rp 73 Triliun dan Rincian Penggunaan Dananya

Whats New
BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

Whats New
Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik 'Ribet', Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik "Ribet", Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Whats New
[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

Whats New
Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Whats New
Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Whats New
Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Whats New
Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Whats New
Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.