Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Anggaran Perbaikan Pantura Ditambah

Kompas.com - 07/02/2014, 10:55 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menambah alokasi anggaran untuk perbaikan ruas Jalan Pantura yang rusak karena banjir. Dengan demikian, diharapkan proses perbaikan bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

"Saya berpikir Pak Djoko Kirmanto, kalau tidak dilakukan penambahan kekuatan, percepatan tanggap darurat, pengalokasian anggaran yang lebih besar, maka tidak akan berhasil," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Ratas kali ini membahas perbaikan infrastruktur yang rusak serta penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hadir pula Wakil Presiden Boediono, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, termasuk Djoko Kirmanto. Presiden juga mengatakan bahwa dia telah meminta kepada pimpinan TNI untuk mengerahkan satuan Zeni membantu perbaikan jalan di Pantura.

"Saya sudah sampaikan ke pimpinan TNI dan Kasad yang memilki satuan Zeni, baik tempur maupun konstruksi, bisa diperbantukan. Bhakti TNI untuk memastikan bahwa tanggap darurat ruas ruas jalan yang kerusakannya berat itu bisa berjalan lebih cepat dan efektif," sambung Presiden.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (5/2/2014), Presiden mengaku telah melihat langsung rusaknya kondisi jalan di kabupaten tersebut. Menurutnya, kerusakan ruas Jalan Pantura di sekitar Pekalongan cukup berat. Lubang-lubangnya pun banyak sehingga memperlambat laju kendaraan.

"Yang kondisinya rusak berat itu tidak sedikit, saya hitung kemarin misalkan satu kilometer dengan kecepatan mesin yang ada, itu akan lambat," katanya.

Kepala Negara juga mengaku telah menerima banyak pesan dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial yang meminta kerusakan di ruas-ruas jalan segera diperbaiki. Dalam rapat kabinet terbatas ini, Presiden juga meminta Djoko melaporkan kegiatan tanggap darurat terkait pembangunan infrastruktur, khususnya di Jawa Tengah yang telah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

OJK Terbitkan Pedoman Kerja Sama BPR Syariah dan Fintech Financing

OJK Terbitkan Pedoman Kerja Sama BPR Syariah dan Fintech Financing

Whats New
Luhut soal Ormas Kelola Tambang: Bisa Konflik Kepentingan jika Enggak Diawasi

Luhut soal Ormas Kelola Tambang: Bisa Konflik Kepentingan jika Enggak Diawasi

Whats New
Luhut Sebut Sempat Kesal Tak Bisa Ambil Keputusan soal Kepala Otorita IKN Mundur

Luhut Sebut Sempat Kesal Tak Bisa Ambil Keputusan soal Kepala Otorita IKN Mundur

Whats New
Inflasi Tinggi Dorong Pensiunan untuk Kembali ke Dunia Kerja

Inflasi Tinggi Dorong Pensiunan untuk Kembali ke Dunia Kerja

Whats New
Soal China Investasi Pabrik Semen di Aceh, Kemenperin Sayangkan Pemkab Tak Koordinasi dengan Pusat

Soal China Investasi Pabrik Semen di Aceh, Kemenperin Sayangkan Pemkab Tak Koordinasi dengan Pusat

Whats New
KAI Ungkap Alasan Tak Langsung Terapkan Tarif Normal ke LRT Jabodebek

KAI Ungkap Alasan Tak Langsung Terapkan Tarif Normal ke LRT Jabodebek

Whats New
Perusahaan Penambang Bitcoin Perluas Bisnis ke Sektor AI

Perusahaan Penambang Bitcoin Perluas Bisnis ke Sektor AI

Whats New
Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Tabungan Haji 15 Persen Sepanjang 2024

Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Tabungan Haji 15 Persen Sepanjang 2024

Whats New
Kepala Otorita IKN Mundur, Kadin Yakin Investor Tidak Akan Hengkang

Kepala Otorita IKN Mundur, Kadin Yakin Investor Tidak Akan Hengkang

Whats New
Kepala Otorita IKN Mundur, Luhut Singgung soal Tak Bisa Eksekusi Lahan

Kepala Otorita IKN Mundur, Luhut Singgung soal Tak Bisa Eksekusi Lahan

Whats New
Bos BI Ramal Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Rp 15.300 - Rp 15.700 pada 2025

Bos BI Ramal Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Rp 15.300 - Rp 15.700 pada 2025

Whats New
Ada Pemadaman Listrik, Operasional LRT Palembang Berhenti Sementara

Ada Pemadaman Listrik, Operasional LRT Palembang Berhenti Sementara

Whats New
Kepala Otorita IKN Baru Bakal Dipilih Jokowi atau Prabowo? Ini Jawaban Pemerintah

Kepala Otorita IKN Baru Bakal Dipilih Jokowi atau Prabowo? Ini Jawaban Pemerintah

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen Jadi 1,7 Juta Orang pada Mei 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen Jadi 1,7 Juta Orang pada Mei 2024

Whats New
Menteri ESDM Ungkap Alasan Freeport Bisa Perpanjang Kontrak hingga Cadangan Habis

Menteri ESDM Ungkap Alasan Freeport Bisa Perpanjang Kontrak hingga Cadangan Habis

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com