Ia mengaku pemerintah menolak memberi insentif fiskal terlalu banyak untuk perusahaan Kuwait tersebut.
Rencana pembangunan kilang tersebut sebelumnya digagas oleh Pertamina dengan menggandeng KPC dan Saudi Aramco asal Arab Saudi. Dua perusahaan minyak asal Timur Tengah itu menyatakan siap membantu asalkan diberi insentif fiskal.
"Tapi dari update review kita, permintaan perusahaan asal Kuwait itu tidak bisa dipenuhi. Karena Kuwait mintanya terlalu banyak, berlebihan dan tidak sesuai ketentuan perundangan kita. Makanya kita stop," kata Askolani di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (7/2/2014).
Saat ini Pertamina sudah memiliki hasil studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk tahap awal. Menurutnya, hasil studi kelayakan ini dapat dijadikan bahan bagi Pertamina untuk menjalin kerjasama dengan investor lainnya.
Adapun pemerintah menurutnya akan membantu proses ini dari sisi insentif. Bila membantu secara total melalui APBN diakuinya akan terasa berat. Sementara kelanjutan kerja sama dengan Saudi Aramco, lanjut Askolani, pihaknya belum mendapat informasi lebih lanjut dari Pertamina maupun Kementerian ESDM.
"Untuk perkembangan kerjasama dengan Saudi Aramco kami belum tahu. Tapi yang pasti permintaan mereka tidak seketat seperti yang diminta Kuwait itu," jelasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.