Penerimaan Pajak Januari 6,44 Persen dari Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggeber kinerjanya sejak awal tahun. Buktinya, realisasi kinerja pada sebulan pertama tahun ini meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu.

Wajar saja, tahun ini ada hajatan besar, yakni pemilihan umum (pemilu) yang bakal menyedot biaya besar dan menyita banyak waktu dan tenaga. Jika tidak fokus bekerja sejak awal tahun, banyak program kegiatan yang akan terbengkalai.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara sepanjang Januari 2014 sudah terkumpul Rp 91,46 triliun atau 5,5 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Jika dibandingkan dengan periode sama setahun lalu, realisasi pendapatan naik 4,9 persen.

Yang menarik, pada periode ini realisasi belanja negara melesat Rp 96,84 triliun. Walhasil sudah terjadi defisit anggaran Rp 5,38 triliun.

Salah satu penyumbang melesatnya pendapatan adalah moncernya kinerja penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak periode ini capai Rp 71,52 triliun atau 6,44 persen dari target sebesar Rp 1.110,19 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan setahun sebelumnya hanya Rp 56,8 triliun atau 5,45 persen dari target.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Fuad Rahmany menjelaskan ada dua kemungkinan penyebab kenaikan realisasi penerimaan pajak.

Pertama, Desember 2013 kemarin banyak perusahaan yang kesulitan likuiditas. Itu karena pengeluaran perusahaan pada akhir tahun melonjak sehingga pembayaran pajak tertunda ke awal tahun. "Meskipun mereka akan terkena denda (keterlambatan) 2 persen per bulan," tandas Fuad, Rabu (12/2/2014).

Kemungkinan kedua adalah nilai tukar rupiah yang stabil di level 12.000 membuat perusahaan kembali aktif impor. Oleh karenanya, nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor yang diperkirakan melonjak pada awal tahun ini.

Namun seorang pegawai pajak kepada KONTAN membisikkan, penerimaan awal tahun lebih cepat karena target tiap pegawai dibuat berdasarkan kuartal. Metode ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menumpuk setoran pajak di awal tahun.

Selain penerimaan pajak, pada awal tahun ini Kementerian Keuangan juga menggenjot penerbitan surat utang. Sampai awal Februari penerbitan surat utang sudah mencapai Rp 80,95 triliun atau 39,5 persen dari target 2014 sebesar Rp 205,07 triliun.

"Pemerintah memang gencar berutang pada awal tahun, karena tahun ini penuh dengan ketidakpastian," terang Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Ekonom Standard Chartered Eric Sugandi berpendapat strategi front loading atau penarikan utang pada awal tahun sangat tepat. Pasalnya, tahun ini ada risiko politik dalam negeri dan ada kenaikan suku bunga yang lebih tinggi di negara-negara emerging market.

Salah satunya Turki yang sudah menaikkan suku bunganya menjadi 4,25 persen. Artinya, akan terjadi perebutan dana di pasar uang global. (Margareta Engge Kharismawati)