Platform Ekonomi Hanura: Indonesia dan Kemandirian Ekonomi

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hary Tanoesoedibjo, di Jakarta, beberapa waktu lalu, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia sekarang makin tertinggal dibandingkan negara lain.

Beberapa dekade lalu, pendapatan per kapita Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Singapura, Malaysia, dan China. Saat ini, dibandingkan Indonesia, pendapatan per kapita Singapura lebih tinggi 19 kali, pendapatan per kapita Malaysia 3 kali lebih tinggi, dan China 2,5 kali lebih tinggi.

Pembangunan selama ini telah gagal mewujudkan kemandirian ekonomi. Di tengah melimpahnya potensi sumber daya alam, ketergantungan terhadap impor energi dan pangan makin tinggi.

Sejauh ini produktivitas pertanian dan kelautan rendah yang berdampak pada rendahnya nilai tukar petani dan nelayan.

Potensi sumber daya manusia (SDM) juga kurang dioptimalkan. Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar dunia, dan 84 persen dari total jumlah penduduk berusia di bawah 50 tahun atau pada usia produktif. Namun, kualitas SDM secara nasional relatif rendah, 40 persen dari total jumlah penduduk adalah tamatan sekolah dasar.

Dari struktur ekonomi, kontribusi sektor swasta, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mencapai 80 persen dari produk domestik bruto. Hal ini ditopang tingginya konsumsi domestik seiring tumbuhnya kelas menengah ke atas.

”Kita unggul dari sisi sumber daya alam, iklim, SDM, dan struktur ekonomi, tetapi tidak unggul dari sisi pendapatan per kapita. Kita ini inferior secara kuantitas dan kualitas,” ujar Hary, yang menjadi bakal calon wakil presiden dari Partai Hanura mendampingi bakal calon presiden Wiranto.

Salah satu penyebab adalah korupsi yang makin merajalela dari segi jumlah dan bidang, meluas ke daerah seiring otonomi daerah. Selain itu, banyak kebijakan ekonomi tidak kondusif terhadap kesejahteraan masyarakat bawah, baik di kalangan petani, nelayan, buruh, maupun UMKM.

Maka dari itu, potensi yang ada harus dikembangkan demi mewujudkan kemandirian ekonomi. ”Negara harus fokus pada upaya mengatasi kesenjangan ekonomi melalui beberapa program pembangunan bagi masyarakat menengah ke bawah. Ini penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Untuk kelas menengah ke atas, yang penting adalah kepastian aturan,” ujarnya.

Selain itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas agar pendapatan negara bisa maksimal, baik yang jelas melanggar aturan maupun yang bersembunyi di balik aturan.

Demi mengoptimalkan pendapatan negara, alokasi anggaran negara harus efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, tender pengadaan barang dan penetapan pemegang konsesi atau pengelola SDA harus terbuka, diikuti perusahaan-perusahaan bonafide.

Dari sisi energi, kebutuhan energi yang terus meningkat harus diantisipasi. Saat ini ketergantungan terhadap impor minyak makin tinggi karena rendahnya produksi minyak. Untuk itu, produksi minyak dan gas bumi perlu ditingkatkan melalui pencarian cadangan migas yang kebanyakan berada di lepas pantai dengan memberikan insentif dan model bagi hasil yang menarik bagi investor.

Selain itu, pemerintah pusat harus duduk bersama dengan setiap pemimpin provinsi untuk menetapkan rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang. Setiap provinsi memiliki potensi berbeda sehingga perlu disusun strategi untuk mengembangkan potensi yang ada, dan merumuskan kebutuhan pendanaan serta sumber pendanaannya, agar bisa membangun daerah secara maksimal. Untuk mempermudah akses pendanaan, perlu alokasi anggaran negara bagi petani, nelayan, buruh, dan UMKM. (EVY RACHMAWATI)