Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPH Migas Peringkas Alat Pembayaran Elektronik di SPBU

Kompas.com - 24/02/2014, 19:12 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Soomeng mengatakan, saat ini pihaknya tengah mencoba menyederhanakan alat pembayaran elektronik yang bisa digunakan untuk transaksi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU.

"Kaya Brizzi, e-money, Flash, ini kan masyarakat sudah available. Cuma, yang jadi masalah kan, yang di mana orang itu enggak perlu masang banyak pembaca kartu. Bila perlu Brizzi bisa dibaca Flash. Protokol ini yang perlu dibangun," jelas Andy, ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).  Brizzi adalah kartu prabayar yang diterbitkan BRI, sementara Flash merupakan produk BCA.

Menurutnya, rencana ini masih akan dikaji lebih jauh. Sebabnya, pihak yang membangun perangkat IT ini adalah bank penyedia transaksi elektronik. "Saat ini membiasakan dulu lah, orang pakai Brizzi, karena memudahkan. Tapi kapan itu dibangun terserah IT antar bank. Itu kan juga wilayah yurisdiksinya BI (Bank Indonesia), masa semuanya BPH Migas," kata  Andy.

Pemanfaatan IT adalah salah satu langkah monitoring BBM yang dilakukan BPH Migas, di samping memudahkan konsumen BBM. Andy menegaskan, monitoring BBM perlu dilakukan agar, khususnya BBM bersubsidi tidak jebol, dari yang ditentukan APBN 2014 sebesar 48 juta kiloliter.

"Penyaluran BBM subsidi memerlukan pengawasan yang ketat. Prognosa konsumsi 2014 mencapai 48,97 juta KL apabila business as usual (tidak diawasi)," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com