Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkinkah Krisis 1997 Kembali Terulang?

Kompas.com - 24/02/2014, 21:09 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Perlahan tapi pasti, dana asing yang selama ini menjadi uang panas di pasar keuangan dalam negeri mulai keluar. Hal ini ditakuti bisa menyebabkan krisis keuangan seperti era 1997-1998 kembali terulang.

Tapi tenang, kemungkinan terulangnya krisis yang juga membuat rezim Soeharto lengser sangat kecil peluangnya. Setidaknya, hal ini disampaikan Lukman Leong, Chief Analyst Platon Niaga Berjangka melalui risetnya yang diterima KONTAN, (24/2/2014).

"Negara-negara emerging market khususnya Indonesia telah belajar dari kondisi saat itu, sehingga sangat kecil kemungkinan membuat krisis kembali terulang," jelas Lukman.

Menurutnya, fundamental negara berkembang periode saat ini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya.  Contoh, Indonesia saat krisis moneter 1997 hanya punya cadangan devisa 17 miliar dollar AS. Sedangkan saat ini, posisinya Indonesia memiliki cadangan devisa 99 miliar dollar AS.

Namun begitu, Lukman bilang, cadangan devisa itu tak seiring dengan tingkat inflasi Indonesia. Jika tahun 1996 lalu inflasi sebesar 7,9 persen, saat ini angkanya mencapai 8,4 persen. Satu lain yang wajib dicermati adalah, defisit current account yang melebar.

Jika tahun 1996, defisit current account tercatat di posisi 3,2 persen dari gross domestik product (GDP), saat ini tercatat 3,9 persen dari GDP. Namun, kata Lukman, defisit current account yang melebar terjadi karena adanya dana asing yang keluar secara serempak karena kepanikan.

Ia bilang, dana asing yang ke luar dari Indonesia itu bukan karena faktor fundamental. Melebarnya spread pada bond di emerging market juga keran kekhawatiran sesaat akan berkurangnya likuiditas global oleh penarikan stimulus the Fed.

Indonesia menurut Lukman, memang masih tertekan ekspektasi quantitative easing (QE), dan seberapa jauh hal ini tergantung perkembangan ekonomi di AS. Lukman menilai, beberapa tahun sebelumnya, pasar modal Indonesia naik terlalu drastis, sehingga ia menilai wajar jika ada koreksi.

"Butuh suatu hal yang benar-benar di luar analisa yang bisa membuat krisis kembali terjadi," kata Lukman. (Dityasa H Forddanta)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Whats New
Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana 'Update' Pembahasan RUU PPRT?

Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana "Update" Pembahasan RUU PPRT?

Whats New
Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Whats New
IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

Whats New
BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

Whats New
Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Whats New
Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Whats New
Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+