Kemenhub Akui Indonesia Kurang Armada Dagang

Kompas.com - 25/02/2014, 12:44 WIB
Ilustrasi kapal laut Kompas.com/Darwiaty H Ambo DalleIlustrasi kapal laut
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang ASEAN Economic Community 2015 posisi neraca jasa Indonesia kian mengkhawatirkan. Pasalnya hingga saat ini pun pengangkutan ekspor impor masih didominasi oleh pelaku asing.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Bobby R Mamahit mengakui, tidak tersedianya armada dagang nasional yang kuat menjadi penyebab. Padahal, Kementerian Perhubungan mengklaim telah mengeluarkan regulasi yang bisa mendorong bertumbuhnya pelaku logistik perairan.

"Undang-undang kita mengatakan kapal yang didaftar 7GT ke atas, dimiliki Indonesia, berbendera Indonesia. Kalau dia patungan atau joint venture, Indonesia harus mayoritas. Masalahnya memang, untuk kapal jenis tertentu, karena ketiadaan, kita juga tidak bisa melarang (asing). Nanti kegiatan pengiriman juga mati," jelas Bobby, di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (25/2/2014).

Meski demikian, Bobby mengklaim 98 persen kapal angkutan barang masih merupakan kapal berbendera Indonesia. Namun, untuk kapal jenis tertentu yang tidak bisa disediakan dalam negeri, tetap diperlukan untuk mendorong perekonomian, meski dimiliki pelaku asing.

Sebelumnya, Bank Indonesia menyebutkan 78 persen dari total defisit neraca jasa sepanjang tahun lalu disumbang jasa transportasi, dengan nilai 8,93 miliar dollar AS. Pertumbuhan defisit jasa transportasi tercatat sebesar 2,99 persen, dari 8,67 miliar dollar AS pada tahun sebelumnya.

Dalam sebuah diskusi perpajakan, pekan lalu, ekonom Faisal Basri menilai upaya pemerintah menekan defisit neraca jasa belum optimal. Indikasinya, kontribusi jasa tranportasi masih cukup besar, lebih dari 70 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X