Kompas.com - 27/02/2014, 17:03 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VIII dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Raihan Iskandar mengatakan, hal yang saat ini masih belum rampung dibahas dalam rapat Panja RUU Jaminan produk halal adalah soal penerapan sertifikasi.

Sebagian, menurutnya, ingin agar sertifikasi diwajibkan bagi semua produk tanpa terkecuali (mandatory). Di sisi lain, sebagian lagi berpendapat, sertifikasi produk bisa dilakukan secara sukarela, dalam artian, hanya produk yang ingin disertifikasi saja yang mendapatkan jaminan halal (voluntary).

"Saat ini sedang terjadi perbedaan pendapat, soal apakah ini mandatory atau voluntary. Apakah diwajibkan untuk semua produk atau sukarela," kata Raihan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2014) siang.

Masing-masing opsi itu, menurutnya, mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika mandatory diterapkan misalnya, hal tersebut akan sangat melayani rakyat, khususnya umat Islam.

Seluruh umat Islam nantinya bisa mengetahui apakah suatu produk halal atau tidak dengan hanya melihat cap di balik produk tersebut. Namun sistem mandatory ini tidak luput dari kekurangan. Raihan mengkhawatirkan, nantinya tidak semua perusahaan mampu dan mau untuk mendaftarkan produknya untuk disertifikasi.

Sementara voluntary, menurut dia, akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang menginginkan produk mereka disertifikasi. Dengan begitu, masyarakat tidak ragu untuk membeli produk mereka. Namun kekurangannya, tentu umat Islam tidak akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai semua produk yang ada di pasaran.

Raihan menilai, masih ada solusi lain dengan mencari jalan tengah. "Misalnya, perusahaan-perusahaan kecil digratiskan bisa saja. Tetapi semua harus ada cap halalnya biar aman," ujarnya.

Seperti diberitakan, masalah pemberian sertifikasi halal masih menuai sorotan. RUU Jaminan Produk Halal yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga diselesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 2009-2014.

Selain mengatur mengenai tarif dan PNBP, RUU itu juga akan mengatur mengenai lembaga yang akan memberikan sertifikasi halal. Usulan mengenai lembaga inilah yang menciptakan perdebatan panjang di internal Komisi VII maupun dengan pemerintah sehingga akhirnya RUU tersebut tak kunjung disahkan menjadi undang-undang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Proyeksi Inflasi 2022 Dekati 4 Persen

Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Proyeksi Inflasi 2022 Dekati 4 Persen

Whats New
Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Whats New
Niat Cuma Bantu Suami, Istri Ojol Ini Tak Menyangka Bisnisnya Malah Sukses

Niat Cuma Bantu Suami, Istri Ojol Ini Tak Menyangka Bisnisnya Malah Sukses

Smartpreneur
Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Whats New
Punya Growth Mindset saat Bekerja, Pentingkah?

Punya Growth Mindset saat Bekerja, Pentingkah?

Work Smart
Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Rilis
IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

Earn Smart
Diterpa Sentimen 'Sell in May and Go Away', Apakah IHSG Masih Menarik?

Diterpa Sentimen "Sell in May and Go Away", Apakah IHSG Masih Menarik?

Earn Smart
Kewirausahaan untuk Semua

Kewirausahaan untuk Semua

Smartpreneur
Wacana WFA bagi ASN, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Belum Setuju

Wacana WFA bagi ASN, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Belum Setuju

Whats New
Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Whats New
Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Whats New
E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.