Pemerintah Bantah Kalah Lawan Perusahaan Tambang Inggris

Kompas.com - 28/02/2014, 19:33 WIB
|
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com - 
Pemerintah membantah telah kalah dalam mengahadapi gugatan yang dilayangkan perusahaan tambang asal Inggris, Churchill Mining Plc, di Pengadilan Arbitrase Tribunal International Center for Settlement and Investment Dispute (ICSID) Singapura. Pasalnya, dalam putusan sela  yang dijatuhkan itu,  Arbitrer hanya menolak keberatan Indonesia yang menolak dibentuknya tribunal arbitrase.

Karena itu, menurut  Sekretaris Kabinet Dipo Alam, terlalu jauh bila dikatakan sejumlah media di Tanah Air pemerintah harus membayar ganti rugi sebesar 2 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 20 triliun akibat kekalahan tersebut. "Indonesia tidak kalah dalam arbitrase itu. Arbitrer hanya menolak keberatan Pemerintah Indonesia yang berpendapat bahwa tribunal arbitrase hanya dapat dibentuk dengan persetujuan tertulis Pemerintah Indonesia," kata Dipo, Jumat (28/2/2014).

Menurut Dipo putusan arbitrase ICSID itu merupakan hal yang lazim pada awal persidangan, dimana para pihak keberatan atas kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa mereka. Atas keberatan itu hakim memutuskan bahwa pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa atas masalah yang disengketakan.

Setelah arbitrase memutuskan berwenang memeriksa perkara tersebut, maka proses selanjutnya adalah memeriksa pokok sengketa dengan memeriksa bukti-bukti dan mendengar pendapat para ahli. "Jadi sama sekali belum ada kalah menang dalam sengketa tersebut, apalagi harus membayar sejumlah uang kepada pihak Churchill. Jalan menuju putusan masih panjang. Akan banyak terjadi debat dalam persidangan arbitrase itu sebelum sampai pada putusan," kata dia.

Karena itu, Dipo bilang, pemerintah akan mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya untuk membuktikan bahwa Indonesia di pihak yang benar, sekaligus berupaya memenangkan sengketa tersebut. Indonesia meyakini bahwa Churchill Mining telah melakukan cara-cara berbisnis yang tidak taat hukum dan taat etis.

Pasalnya, berdasarkan  hukum Indonesia akuisisi diam-diam yang dilakukan Churchill Mining terhadap Ridlatama tersebut dilarang. Pasalnya, sangat mungkin Churchill berusaha mendapatkan kekayaan bumi Indonesia secara gratis dengan menghindari kewajiban-kewajiban yang ada termasuk pajak dan royalti.

Sebelumnya diberitakan ICSID telah menolak keberatan atau juridictional challenges Indonesia dalam sengketa izin tambang dengan Churchill Minings Plc. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh tribunal yang terdiri dari Gabrielle Kaufmann-Kohler sebagai president, Michael Hwang S.C dan Albert Jan van den Berg sebagai arbitor pada Senin (24/2/2014).

Kasus ini bermula dari terjadinya tumpang tindih izin pertambangan batubara di Indonesia. Pemerintah menilai Churchill Mining berupaya melakukan penambangan di Indonesia secara tidak sah dengan mengakuisisi perusahaan lokal (Ridlatama Group) secara diam-diam.

Atas keputusan pemerintah itu, Churchill Mining Plc mengajukan gugatan ke ICSID pada 22 Mei 2012.  Lalu, pada 30 Mei 2012 silam, ICSID telah mengirim pemberitahuan kepada pihak pihak tergugat, yaitu Presiden Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bupati Kutai Timur. Dalam gugatannya, Churchill menuntut ganti rugi sebesar 2 miliar dollar AS kepada pemerintah Indonesia. (Noverius Laoli)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Akan Resmikan Terminal Kijing Pagi Ini

Presiden Jokowi Akan Resmikan Terminal Kijing Pagi Ini

Whats New
Pertemuan Gubernur Bank Sentral Asia Pasifik, BI Sampaikan Hal Ini

Pertemuan Gubernur Bank Sentral Asia Pasifik, BI Sampaikan Hal Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Dilema Kereta Cepat China: Pilih yang Murah, Hasilnya Tetap Mahal

Dilema Kereta Cepat China: Pilih yang Murah, Hasilnya Tetap Mahal

Whats New
Melonjak 279,5 Persen, Laba Bersih MAPI Tembus Rp 1 Triliun pada Semester I-2022

Melonjak 279,5 Persen, Laba Bersih MAPI Tembus Rp 1 Triliun pada Semester I-2022

Whats New
Cara Pembayaran Beli Emas di Antam via Bank BRI

Cara Pembayaran Beli Emas di Antam via Bank BRI

Spend Smart
Variatif, Harga Minyak Mentah Masih di Bawah 100 Dollar AS

Variatif, Harga Minyak Mentah Masih di Bawah 100 Dollar AS

Whats New
Lowongan Kerja Astra Otoparts, Simak Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Astra Otoparts, Simak Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Jelang Pengumuman Inflasi AS, Wall Street Ditutup Variatif

Jelang Pengumuman Inflasi AS, Wall Street Ditutup Variatif

Whats New
Kemenhub Atur Tarif Ojek Online, Simak Rinciannya

Kemenhub Atur Tarif Ojek Online, Simak Rinciannya

Whats New
Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Bertahan di Zona Hijau Lagi?

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Bertahan di Zona Hijau Lagi?

Whats New
Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Ditargetkan Bisa Beroperasi Penuh pada 2024

Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Ditargetkan Bisa Beroperasi Penuh pada 2024

Whats New
[POPULER MONEY] Lowongan Kerja Honda Prospect Motor | Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

[POPULER MONEY] Lowongan Kerja Honda Prospect Motor | Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Work Smart
Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Komisi VII DPR: Tidak Masalah...

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Komisi VII DPR: Tidak Masalah...

Whats New
Ini 7 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dengan Mudah

Ini 7 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dengan Mudah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.