Faisal Basri: SBY, Satu-satunya Presiden yang Saldonya Nol

Kompas.com - 03/03/2014, 07:40 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
|
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kebijakan ekonomi tak pernah lepas dari kepentingan politik. Pengamat ekonomi, Faisal Basri, menyebut langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2009 lalu tak lain agar terpilih kembali menjadi presiden.

Padahal, subsidi energi yang mencapai Rp 350 triliun per tahun sangat menggerogoti APBN sehingga anggaran untuk pos-pos lain, seperti infrastruktur, pun dinilai tak maksimal, habis terserap subsidi energi.

Menanggapi isu kenaikan harga BBM belakangan ini, Faisal hanya berkomentar sinis. "Kalau secara politik enggak mungkin naik, secara ekonomi enggak usah didiskusikan (penting tidaknya harga BBM dinaikkan)," kata Faisal, berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Ia pun hanya menanggapi pesimistis kemungkinan pemerintahan yang akan datang berani menaikkan harga BBM, apalagi ketika ditanya jika presiden yang terpilih nanti adalah dari partai berkuasa saat ini. "Hampir mustahil," kata dia.

Dia menambahkan, alih-alih menaikkan harga, partai berkuasa saat ini pada 2009 lalu justru menurunkan harga BBM. Ia pun menyebut itu adalah kejahatan ekonomi yang dilakukan pemerintah berkuasa.

"Jadi, SBY ini satu-satunya Presiden yang saldonya nol. Tiga kali naikkan, tiga kali nurunkan (harga BBM)," ujarnya.

Catatan Kompas.com, dari 2005 hingga 2009, SBY menaikkan tiga kali dan menurunkan tiga kali harga BBM. Pada 2005, harga premium naik dua kali, dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400, kemudian naik lagi menjadi Rp 4.500.

Harga premium juga naik satu kali pada 2008 dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000. Pada tahun yang sama, harga premium turun dua kali, dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500, kemudian menjadi Rp 5.000. Menjelang Pemilu 2009, harga premium kembali turun menjadi Rp 4.500.

"Itu kejahatan Pak SBY supaya dia terpilih kembali, tapi tidak bisa dituntut. Dia punya otoritas membuat kebijakan. Yang bisa adalah proses impeachment karena bertentangan dengan UUD, kalau bisa dibuktikan," lanjut Faisal.

Akibat keputusan menurunkan harga BBM itu, SBY pun dinilai sedang merakit bom waktu untuk pemimpin yang akan datang. Padahal, jika waktu itu tidak diturunkan, dan kemudian harga BBM naik lagi, gejolaknya tidak akan terlalu besar.

"Tapi, itulah syahwat politik yang sudah sampai ubun-ubun Pak SBY waktu itu. Dan terbukti harga itu sensitif buat pemilu," imbuh Faisal.

"Makanya, di seluruh negara, waktu pemilu harga itu coba distabilkan, dikendalikan. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga demikian. Bedanya di Indonesia caranya kampungan gitu," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X