Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov Jabar: Chevron Ikuti Tender Pembangunan PLTP di Ciremai

Kompas.com - 03/03/2014, 18:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jabar Sumarwan HS membantah informasi Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, Jabar, telah dijual kepada Chevron Corporation.

Dia menyebutkan, perusahaan energi asal Amerika tersebut merupakan salah satu peserta tender PLTP Ciremai.

"Kabar itu pesan berantai di dunia maya tentang Gunung Ceramai akan dijual ke Chevron itu tidak benar, yang benar ialah Chevron adalah salah satu perusahaan peserta tender PLTP Ciremai," kata Sumarwan, dikutip dari Antara Senin (3/3/2014).

Hal itu diungkapkan untuk menanggapi beredarnya kabar yang berembus, bahwa Chevron akan mengeksploitasi panas bumi di Gunung Ciremai dan aktivitas itu memberikan dampak negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu juga beredar kabar bahwa Ciremai diawasi BIN dan CIA.

Oleh karena itu, pihaknya membantah kabar tersebut. Dia mengaku heran dengan angka Rp60 triliun yang dicantumkan pesan berantai di dunia maya itu karena tanpa pengirim jelas tersebut.

"Sebenarnya nanti di konsorsium dengan beberapa perusahaan dalam negeri. Jadi Chevron juga telah ditetapkan sebagai pemenang tahun lalu. Namun, untuk memulai eksploitasi, Chevron belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP)," katanya.

Ia mengatakan, proses lelang investor beda dengan kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa karena peserta lelang harus membuat perencanaan sampai nanti diterbitkan IUP-nya. "Nah, sekarang kan belum ada IUP-nya," kata dia.

Pihaknya menambahkan, harga investasi geothermal di Jabar per 1 megawatt, membutuhkan sekitar 3 juta dollar AS hingga 4 juta dolar AS, sementara potensi di Ciremai sekitar 55 megawatt.

Sumarwan menduga beredarnya kabar Gunung Ciremai akan dijual kemungkinan karena ada ketakutan eksploitasi seperti di Kamojang Papandayan Kabupaten Garut dan Gunung Salak Bogor.

"Sehingga, sebagian masyarakat tampak ketakutan. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada transaksi, dan angka investasi yang ditetapkan hingga saat ini. Angka Rp 60 triliun itu dari mana? Yang jelas, transaksi itu tidak benar," ujar Sumarwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com