Dirjen Pajak: Indonesia Satu-satunya Negara yang Banknya Tertutup buat Pajak

Kompas.com - 11/03/2014, 16:30 WIB
Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany KOMPAS/LASTI KURNIA Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Fuad Rahmany berharap Undang-Undang Kerahasiaan Bank segera menemui titik temu sehingga bisa membantu Ditjen Pajak dalam memburu para wajib pajak, yang akhirnya meningkatan penerimaan negara.

"Sudah saya kasih tahu Pak Muliaman (Ketua Dewan Komisioner OJK). Itu kan masalahnya di UU. Kan bukan Pak Muliaman yang menentukan. Dan saya sudah kasih tahu orang DPR, tapi saya belum diundang DPR," kata Fuad saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Fuad optimistis langkah Ditjen Pajak tersebut bakal didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ia mengatakan, jika di negara lain rekening bank bisa dibukakan untuk kepentingan pajak bisa, kenapa di Indonesia tidak. "Indonesia ini satu-satunya negara yang kerahasiaan bank ditutup buat pajak," ujarnya.

Ia mencontohkan, benchmark dunia, seperti Amerika Serikat, Perancis, Eropa, Inggris, bahkan Belanda, saja membuka rekening bank mereka untuk kepentingan pajak.

Sebelumnya, Fuad pernah memaparkan, potensi penerimaan pajak dari pribadi perseorangan yang belum digali mencapai Rp 150 triliun per tahun. Terbukanya rekening bank membantu Ditjen Pajak menguber potensi ini. ”Ada 40 juta warga telah mampu membayar pajak, tetapi belum membayar. Potensinya diperkirakan minimal Rp 150 triliun,” ujar Fuad.

”Kendalanya, kita sulit memperoleh data pribadi karena sistem data nasional kita lemah. Sementara data paling valid adalah rekening bank. Cuma kerahasiaan bank itu yang menjadi hambatan. Sementara di negara lain sudah dibuka,” katanya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan, setiap bank mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengecualian hanya berlaku untuk pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan. Saat ini, undang-undang tersebut dalam proses amandemen. Inisiatifnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Direktorat Jenderal Pajak, ujar Fuad, menginginkan agar aksesnya diperluas untuk kepentingan pengawasan dan penggalian potensi pajak.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.