OJK Sindir Otoritas Pajak Terkait Pembukaan Rekening Nasabah

Kompas.com - 13/03/2014, 18:05 WIB
Otoritas Jasa Keuangan KONTANOtoritas Jasa Keuangan
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya Siregar menyindir Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, yang ngebet ingin agar perbankan bisa membuka rekening nasabah untuk kepentingan pengawasan dan pengambilan pajak.

Mulya mengatakan, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan, setiap bank mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pengecualian hanya berlaku untuk pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan. Ia pun menilai tidak mungkin hal tersebut dibuka secara otomatis, kecuali Undang-undangnya diamandemen.

"Loh, UU mintanya begitu, jadi rahasia bank. Kalau soal amandemen itu nanti. Sekarang kita bicara mengenai UU yang ada ya begitu. Kita sebagai warga negara yang baik akan mematuhi UU," kata Mulya di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Lebih lanjut ia menegaskan, jika Ditjen Pajak ingin mengetahui data nasabah dengan dasar yang dikecualikan dalam UU Perbankan,maka pihak bank pasti akan memberikan data yang diperlukan. Ia pun mempersilakan jika UU Perbankan akan diamandemen.

"Enggak ada masalah, pokoknya (yang sekarang) kita mengikuti UU," tegas Mulya.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany mengatakan, Indonesia adalah satu-satunya negara dimana perbankannya tertutup untuk pajak. Ia mencontohkan, benchmark dunia, seperti Amerika Serikat, Perancis, Eropa, Inggris, bahkan Belanda, saja membuka rekening bank mereka untuk kepentingan pajak.

Fuad pernah memaparkan, potensi penerimaan pajak dari pribadi perseorangan yang belum digali mencapai Rp 150 triliun per tahun. Terbukanya rekening bank membantu Ditjen Pajak bisa mengejar potensi ini.

”Ada 40 juta warga telah mampu membayar pajak, tetapi belum membayar. Potensinya diperkirakan minimal Rp 150 triliun,” ujar Fuad. ”Kendalanya, kita sulit memperoleh data pribadi karena sistem data nasional kita lemah. Sementara data paling valid adalah rekening bank. Cuma kerahasiaan bank itu yang menjadi hambatan. Sementara di negara lain sudah dibuka,” katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Realisasi Investasi 2021 Rp 901,2 Triliun, Bahlil: Lampaui Target dari Perintah Presiden

Realisasi Investasi 2021 Rp 901,2 Triliun, Bahlil: Lampaui Target dari Perintah Presiden

Whats New
Sasar Proyek Grup Waskita hingga IKN, WSBP Target Kontrak Baru 2022 Tumbuh 30 Persen

Sasar Proyek Grup Waskita hingga IKN, WSBP Target Kontrak Baru 2022 Tumbuh 30 Persen

Rilis
Kabar Gembira, Pemerintah Perpanjang Insentif PPh Final UMKM

Kabar Gembira, Pemerintah Perpanjang Insentif PPh Final UMKM

Whats New
'Emak-emak' Mengeluh Sulit Dapat Minyak Goreng Murah di Ritel Modern, Kemendag Ungkap Penyebabnya

"Emak-emak" Mengeluh Sulit Dapat Minyak Goreng Murah di Ritel Modern, Kemendag Ungkap Penyebabnya

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,16 Persen, Rupiah Justru Melemah

IHSG Ditutup Menguat 0,16 Persen, Rupiah Justru Melemah

Whats New
Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor

Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor

Whats New
Biaya, Syarat, dan Cara Mengurus STNK Hilang atau Rusak di Samsat

Biaya, Syarat, dan Cara Mengurus STNK Hilang atau Rusak di Samsat

Whats New
Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas, Bank Akan Dapat Insentif

Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas, Bank Akan Dapat Insentif

Whats New
Transaksi Belanja di Malaysia dan Thailand Bisa Pakai QRIS

Transaksi Belanja di Malaysia dan Thailand Bisa Pakai QRIS

Whats New
Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Whats New
OJK Ingatkan, Hati-hati jika Ada Pinjol Ilegal 'Catut' Nama OJK

OJK Ingatkan, Hati-hati jika Ada Pinjol Ilegal "Catut" Nama OJK

Spend Smart
Perluas Layanan QRIS ke Negara Tetangga, BI Gandeng Bank Negara Malaysia

Perluas Layanan QRIS ke Negara Tetangga, BI Gandeng Bank Negara Malaysia

Whats New
Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Whats New
Targetkan 10 Juta Pohon, Mentan: Alhamdulillah, Kopi Indonesia Sangat Diminati...

Targetkan 10 Juta Pohon, Mentan: Alhamdulillah, Kopi Indonesia Sangat Diminati...

Whats New
Bank Indonesia Prediksi The Fed Naikkan Fed Fund Rate 4 Kali di Tahun Ini

Bank Indonesia Prediksi The Fed Naikkan Fed Fund Rate 4 Kali di Tahun Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.